SuaraBogor.id - Wali Kota Bogor Bima Arya mengklaim bahwa polemik GKI Yasmin di Kota Hujan, Jawa Barat telah selesai. Namun, dirinya juga masih mengakui bahwa masih ada persoalan rumah ibadah di Bogor.
Bima Arya berpandangan bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan soal kepercayaan dan ke depan perlu reformasi hukum agar segala sesuatu bisa disepakati dan dikerjakan bersama.
Bima Arya dalam sambutan Puncak Pekan HAM Kota Bogor dengan tema besar Kontekstualisasi Kearifan Lokal Dalam Pemajuan HAM dan Kota Inklusif dilaksanakan di Gedung Bakorwil, Jalan Ir H. Juanda, Kota Bogor, Sabtu (10/12), mengatakan HAM memiliki bentuk yang unik dan menarik serta penting karena memiliki definisi, serta persepsi yang beragam.
"Sebetulnya HAM ini adalah satu proses panjang, pergulatan manusia dari dulu sampai sekarang untuk mencari yang terbaik, berdialektika. Dan dari dulu kita berbeda pendapat banyak," jelasnya.
Dalam mencari nilai terbaik masalah HAM, kata Bima Arya, Kota Bogor memiliki bukti sejarah panjang dan memiliki nilai-nilai terbaik yang menghargai kebersamaan dalam keberagaman.
"Ada rumah ibadah berdampingan di pusat kota, ada sejarah praktek menghormati dari masa ke masa, ada Prabu Siliwangi yang dikenal sebagai pemimpin yang menghormati seluruh warga semua rakyatnya tanpa terkecuali untuk memenuhi hak haknya," katanya.
Dikatakannya, praktek-praktek tersebut lanjut Bima Arya masih terjaga dengan baik hingga saat ini di Kota Bogor.
Sebagai contoh, polemik pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor yang sempat diprotes warga setempat hingga ini telah mendapatkan lokasi pembangunan yang disepakati bersama antara Kemenkumham, Pemerintah Kota Bogor, Forkopimda dan unsur lainnya.
Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang berlokasi di Jalan KH. Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat pada Minggu (5/12/2021).
Baca Juga: Kemenkumham Apresiasi Penyelesaian Masalah Pembangunan GKI Yasmin
Bima pun menerapkan bahwa pro kontra selama 15 tahun merupakan kebersamaan semua unsur masyarakat yang komunikatif dan edukatif.
Ada pula polemik HAM saat Pemkot melakukan penertiban dan relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang sempat ditentang oleh para pedagang karena dianggap melanggar HAM, namun di sisi lain ada juga koalisi dan masyarakat pejalan kaki yang menyampaikan bahwa jalan dan trotoar adalah hak pejalan kaki.
Namun satu persatu, kata Bima Arya, permasalahan tersebut diselesaikan agar tidak menjadi warisan masalah di kepemimpinan berikutnya.
"Di Bogor PR (Pekerjaan Rumah) kita banyak, kita cicil satu persatu, Alhamdulillah bisa selesai. Isu Gereja Yasmin yang mendunia bisa kita selesaikan, tapi memang masih ada persoalan lain, persoalan rumah ibadah, ini harus juga dituntaskan karena jika tidak akan menjadi tabungan persoalan ke depan," katanya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- Contoh Teks Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan 17 Agustus yang Singkat, dan Penuh Makna
- 4 Rice Cooker Mini Murah yang Cepat Matang dan Hemat Listrik Sesuai Review Pembeli
Pilihan
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
Terkini
-
Insentif Guru Ngaji di Bogor Jadi Rp1,2 Juta per Tahun
-
Sadar Kebijakan Tak Bisa Bahagiakan Semua Pihak, Rudy Susmanto Janji Terus Pembenahan di Bogor
-
Pemkab Bogor Bebaskan Denda PBB-P2 Selama 8 Hari, Cukup Bayar Pokoknya Saja
-
Dari Nasi Goreng Kecombrang Hingga Americano Peach, Kuliner Berkelas Hadir di Beanfinity
-
Pemkab dan DPRD Bogor Sepakati KUA-PPAS 2027, Proyeksi Belanja Capai Rp14,5 Triliun