Petugas Dishub Ribut dengan Sopir Truk Tambang, Ketua DPRD Minta Pemerintah Serius Tangani Polemik Parungpanjang

SuaraBogor.id - Baru-baru ini viral di media sosial yang memperlihatkan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor ribut dengan sopir truk tambang di Parungpanjang.

Peristiwa petugas Dishub ribut dengan sopir truk tambang, jalur Parungpanjang, Bogor, Jawa Barat nampaknya menjadi sorotan dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.

Orang nomor satu di DPRD Kabupaten Bogor itu meminta agar Pemerintah Kabupaten Bogor serius tangani polemik lalu lintas angkutan tambang di Jalan Raya Parungpanjang-Bunar. Hal tersebut mengingat banyak kepentingan kelompok masyarakat yang harus diakomodir.

"Cara-cara persuasif harus dikedepankan, kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan harus diajak bicara dan kebijakan apapun yang dikeluarkan harus tersosialisasikan dengan baik," ujar Rudy Susmanto, kepada wartawan, Senin (8/1/2024).

Baca Juga: Dear Warga Kabupaten Bogor, Ini Syarat Dapatkan Beasiswa Kuliah Gratis di UIKA, Catat Baik-baik Ya!

Rudy menyadari, penyelesaian masalah di Parungpanjang tidak semudah membalik telapak tangan. Karena itu, solusi yang sudah dijanjikan pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengurai persoalan harus segera direalisasikan. DPRD Kabupaten Bogor, kata Rudy, akan memberikan dukungan.

"Pertama pembangunan kantung parkir harus dituntaskan, tempat dan fasilitasnya harus layak, disosialisasikan dengan baik agar saudara-saudara kita, para sopir mau menepi kesana saat jam operasional diberlakukan," kata dia.

Kemudian, lanjut Rudy, pembangunan jalan baru untuk membagi beban lalu lintas di Jalan Parungpanjang-Bunar, harus direalisasikan. Pembangunan jalan yang rencananya akan dikhususukan untuk lalu lintas angkutan material tambang itu membutuhkan keterlibatan pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu, Rudy meminta Pemkab Bogor merajut lagi komunikasi untuk merealisasikan pembangunan jalan tersebut.

"Harapan terbesar masyarakat yang dianggap bisa mengakomodir semua kepentingan adalah pembangunan jalan. Pembangunan ini juga sudah menjadi janji politik pemerintah provinsi, masyarakat menunggu realisasinya," sambung Rudy.

Jika penanganan hanya berkutat pada pengaturan jam operasional, Rudy menambahkan, yang dikhawatirkan terjadi adalah konflik sosial antara petugas dengan kelompok masyarakat sopir dan juga konflik antara kelompok sopir dengan kelompok masyarakat lainnnya.

Baca Juga: Bawaslu Bakal Panggil Caleg Incumbent DPR RI dari PPP Soal Dugaan Pelanggaran Pemilu, Elly Yasin Jawab Seperti Ini

"Hal ini harus kita cegah," tegas dia.