Mahasiswa 'Shalatkan' Asmawa Tosepu, Minta Segera Angkat Kaki dari Kabupaten Bogor, Ini Alasannya

SuaraBogor.id - Ratusan masyarakat hingga mahasiswa bergabung menggelar aksi demonstrasi di Gerbang Tegar Beriman pada Jumat 6 September 2024. Mereka mendesak Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu untuk sadar diri dan mundur dari jabatanannya.

Mereka menuntut sejumlah hal yang dianggap tidak selesai di masa jabatan Asmawa Tosepu diantaranya penertiban PKL di Puncak yang dianggap tebang pilih hingga isu asusila.

Para demonstrasi membawa sejumlah atribut demonstrasi dari bendera berlogo HMI hingga dengan Celana Dalam sebagai bentuk protes terhadap Asmawa yang bungkam soal isu asusila di Bumi Tegar Beriman, Jumat (6/9/2024).

Aksi demonstrasi memanas saat mahasiswa membakar ban dan membobol gerbang Tegar Beriman yang dijaga dua lapis aparat dari Satpol-PP dan kepolisian.

Baca Juga: Bukan Dihapus, Samisade Bakal Disempurnakan, Untuk Apa Saja?

Kemudian mereka juga melakukan aksi teatrikal menshalatkan Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu di hadapan para aparat

"Pulangkan Pj Bupati Bogor karena telah membuat gaduh di Kabupaten Bogor," tegas kata orator aksi.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Kabupaten Bogor, Al Aziz Wiguna mengatakan, para mahasiswa merasa banyak kekeliruan selama Pj Asmawa Tosepu menjabat.

Para mahasiswa melihat, selama menjabat Pj Asmawa nampak ugal-ugalan dalam mengelola Pemerintahan di Kabupaten Bogor, hingga terjadi carut-marut.

"Kedua adalah tentang stop Konawe connection yang memang di dalamnya terdapat purnaisme STPDN di Kabupaten Bogor, untuk itu kami menuntut pj Bupati Bogor untuk pulang ke Kendari," papar dia.

Baca Juga: Gara-gara Terjerat Hutang, Pedagang Ayam di Cibinong Ditemukan Meninggal

Para mahasiswa pun juga meminta inspektorat untuk melakukan audit atau memeriksa Pj Bupati Bogor, terkait kegiatan Asmawa di Highland Park, Ciapus Bogor.

"Selanjutnya kita meminta inspektorat untuk memeriksa terkait dengan kegiatan Pj Bupati datang ke Labuhan Bajo, kita engga tau kegiatannya seperti apa dan kita minta inspektorat serta pemerintah Provinsi audit Pj Bupati," ungkap Al Aziz.

Lebih lanjut, para mahasiswa menilai Pj Asmawa tidak becus dalam mengelola permasalahan di Parungpanjang, terutama perihal truk tambang yang menyebabkan banyak kecelakaan.

Tak berhenti di sana, pengelolaan kawasan Parungpanjang pun juga dinilai tak sesuai dan mengikuti aturan yang berlaku. "Tata tertib yang tidak dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati (Perbup)" tutup dia.

Kontributor : Egi Abdul Mugni