Bogor Jadi Sorotan, Zonasi PPDB Diskriminatif dan Picu Korupsi? Gibran Minta Ini ke Mendikdasmen

SuaraBogor.id - Kota Bogor, Jawa Barat saat ini menjadi sorotan soal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), bahkan hal itu disoroti khusus Wakil Presien RI Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, Gibran juga kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengusulkan untuk mencabut sistem zonasi tersebut.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung permintaan Wakil Presien RI Gibran tersebut.

"Kami mendukung Wapres Gibran untuk menghapus sistem zonasi PPDB. Dari tahun lalu, kita sudah minta sistem zonasi dievaluasi total. Bahkan, kita sudah uraikan dari tahun lalu ada enam dosa besar sistem zonasi PPDB ini," kata Furqan, dilansir dari Antara.

Baca Juga: Debat Terakhir Pilbup Bogor, Rudy Susmanto: Kita Butuh Pemimpin Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi

Furqan mengakui sistem zonasi sebetulnya memiliki tujuan mulia seperti pemerataan akses pendidikan, menghilangkan klasifikasi sekolah favorit-tidak favorit, serta mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga agar orang tua lebih mudah memantau perkembangan anak di sekolah.

Akan tetapi, aspek pemerataan yang tak kunjung bisa diwujudkan justru membuat pemberlakuan sistem zonasi belum bisa maksimal.

"Sepanjang pemerataan sekolah belum dilakukan, sistem zonasi tidak menjadi solusi, malah menjadi sumber masalah," kata dia.

Menurut dia setidaknya ada enam dampak sistem zonasi PPDB, yakni pertama mendiskriminasi hak pendidikan anak bangsa yang sebetulnya dijamin oleh konstitusi tetapi justru menjadi tidak terakses lantaran jarak rumah di luar zonasi dibarengi sebaran sekolah negeri yang belum merata di setiap wilayah.

Kedua, sistem zonasi PPDB dianggap merusak basis moral sebagian Calon Siswa Didik Baru (CPDB) maupun orang tua mereka, karena dikondisikan untuk memanipulasi data alamat atau Kartu Keluarga (KK).

Baca Juga: Dukung MCP KPK, DPRD Komitmen Hadirkan Pengelolaan Pokir yang Akuntabel

"Tahun lalu, sebagai contoh, di SMA 8 Pekanbaru, Riau terungkap 31 KK palsu dari calon siswa. Sedangkan di Kota Bogor, Jawa Barat, 208 siswa SMP dicoret karena ada masalah kependudukan, tidak sesuai domisilinya yang tercatat di KK," ujar Furqan.