SuaraBogor.id - Warga Kota Bogor, Jawa Barat dikagetkan oleh Pemerintah Kota terkait pemberhentian layanan Biskita Trans Pakuan yang sudah berjalan.
Hal itu tentunya membuat semua kalangan kecewa, terlebih dari wakil rakyat M Rusli Prihatevy yang mengkritisi secara keras.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy mengatakan, pihaknya kaget dan merasa kecewa, sebab pemberhentian operasional layanan ini tidak ada pemberhentian sebelumnya.
Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan menghentikan operasional Biskita mulai 1 Januari 2025 sampai batas waktu maksimal selama 30 hari.
Rusli menilai, pemberhentian layanan secara sepihak ini bertolak belakang dengan perjuangan DPRD Kota Bogor yang telah mengupayakan agar layanan transportasi massal itu tetap berjalan.
Rusli menekankan bahwa selama pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kota Bogor telah memberikan catatan khusus kepada Pemerintah Kota Bogor agar layanan Biskita Trans Pakuan tetap berjalan dengan adanya suntikan dana Rp10 miliar dari APBD.
Bahkan sampai hari terakhir rapat pembahasan RAPBD 2025, Dishub Kota Bogor tidak memberitahukan adanya rencana pemberhentian pelayanan. Rusli mengaku Informasi yang ia dapatkan berisikan kabar bahwa pemerintah pusat kembali memberikan bantuan subsidi pelayanan sampai akhir 2025.
"Kami selalu menekankan dalam rapat kerja bahwa operasional tidak boleh diberhentikan dan Dishub juga tidak pernah memberikan informasi bahwa akan ada pemberhentian dan ini berdampak ke masyarakat. Tentu kami akan evaluasi dan memanggil Dishub Kota Bogor untuk memberikan penjelasan terkait hal ini," ujar Rusli.
Ia juga mempertanyakan kelayakan dan kesiapan operator Biskita Trans Pakuan yang saat ini masih dikelola oleh PT. Kodjari. Sehingga ke depannya Rusli meminta agar Pemkot Bogor mempersiapkan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor untuk menjadi operator Biskita, di samping membuka kesempatan bagi operator lain yang ada di Kota Bogor.
Baca Juga: Malam Tahun Baru Berakhir Tragis, Petasan Picu Kebakaran Rumah di Ciwaringin Bogor
"Pemberhentian ini juga bisa jadi karena operator tidak siap di masa transisi ini. Kami tentunya mendorong Pemkot agar bisa memberikan ekosistem transportasi yang lebih baik dengan mempersiapkan Perumda Trans Pakuan untuk menjadi operator Biskita sekaligus meminta Organda Kota Bogor agar ikut terlibat. Sehingga tidak ada kesan monopoli layanan transportasi di Kota Bogor," tuturnya. [Antara].
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- Contoh Teks Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan 17 Agustus yang Singkat, dan Penuh Makna
- 4 Rice Cooker Mini Murah yang Cepat Matang dan Hemat Listrik Sesuai Review Pembeli
Pilihan
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
Terkini
-
Insentif Guru Ngaji di Bogor Jadi Rp1,2 Juta per Tahun
-
Sadar Kebijakan Tak Bisa Bahagiakan Semua Pihak, Rudy Susmanto Janji Terus Pembenahan di Bogor
-
Pemkab Bogor Bebaskan Denda PBB-P2 Selama 8 Hari, Cukup Bayar Pokoknya Saja
-
Dari Nasi Goreng Kecombrang Hingga Americano Peach, Kuliner Berkelas Hadir di Beanfinity
-
Pemkab dan DPRD Bogor Sepakati KUA-PPAS 2027, Proyeksi Belanja Capai Rp14,5 Triliun