SuaraBogor.id - Warga Kota Bogor, Jawa Barat dikagetkan oleh Pemerintah Kota terkait pemberhentian layanan Biskita Trans Pakuan yang sudah berjalan.
Hal itu tentunya membuat semua kalangan kecewa, terlebih dari wakil rakyat M Rusli Prihatevy yang mengkritisi secara keras.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy mengatakan, pihaknya kaget dan merasa kecewa, sebab pemberhentian operasional layanan ini tidak ada pemberhentian sebelumnya.
Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan menghentikan operasional Biskita mulai 1 Januari 2025 sampai batas waktu maksimal selama 30 hari.
Rusli menilai, pemberhentian layanan secara sepihak ini bertolak belakang dengan perjuangan DPRD Kota Bogor yang telah mengupayakan agar layanan transportasi massal itu tetap berjalan.
Rusli menekankan bahwa selama pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kota Bogor telah memberikan catatan khusus kepada Pemerintah Kota Bogor agar layanan Biskita Trans Pakuan tetap berjalan dengan adanya suntikan dana Rp10 miliar dari APBD.
Bahkan sampai hari terakhir rapat pembahasan RAPBD 2025, Dishub Kota Bogor tidak memberitahukan adanya rencana pemberhentian pelayanan. Rusli mengaku Informasi yang ia dapatkan berisikan kabar bahwa pemerintah pusat kembali memberikan bantuan subsidi pelayanan sampai akhir 2025.
"Kami selalu menekankan dalam rapat kerja bahwa operasional tidak boleh diberhentikan dan Dishub juga tidak pernah memberikan informasi bahwa akan ada pemberhentian dan ini berdampak ke masyarakat. Tentu kami akan evaluasi dan memanggil Dishub Kota Bogor untuk memberikan penjelasan terkait hal ini," ujar Rusli.
Ia juga mempertanyakan kelayakan dan kesiapan operator Biskita Trans Pakuan yang saat ini masih dikelola oleh PT. Kodjari. Sehingga ke depannya Rusli meminta agar Pemkot Bogor mempersiapkan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor untuk menjadi operator Biskita, di samping membuka kesempatan bagi operator lain yang ada di Kota Bogor.
Baca Juga: Malam Tahun Baru Berakhir Tragis, Petasan Picu Kebakaran Rumah di Ciwaringin Bogor
"Pemberhentian ini juga bisa jadi karena operator tidak siap di masa transisi ini. Kami tentunya mendorong Pemkot agar bisa memberikan ekosistem transportasi yang lebih baik dengan mempersiapkan Perumda Trans Pakuan untuk menjadi operator Biskita sekaligus meminta Organda Kota Bogor agar ikut terlibat. Sehingga tidak ada kesan monopoli layanan transportasi di Kota Bogor," tuturnya. [Antara].
Berita Terkait
Terpopuler
- WNI Tentara Bayaran Rusia, Rendi Apriyanto Sempat Kirim Duit ke Ortu Tapi Rekening Diblokir
- 5482 Korban Keracunan MBG, Viral Ucapan Wapres Gibran: Bawa Bekal dari Rumah, MBG Jangan Dimakan
- Kekayaan Jusuf Hamka yang Dilaporkan Hary Tanoesoedibjo ke Polisi
- Jaksa Agung Burhanuddin Muncul di Istana, Bantah Bakal Dilantik jadi Jampidum
- 3 Sepatu Lokal Paling Nyaman dan Empuk untuk Jalan Terbaik Menurut Review
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
Ferdy Sambo Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Lapas Cibinong, Tensi Agak Tinggi
-
BRI Peduli Dorong Keterampilan dan Kemandirian Disabilitas Dengan Bekali 90 Peserta di Makassar
-
Kemenimipas Robohkan Bangunan Swadaya di Lapas Cibinong, Status Lahan Milik Pemkab Bogor
-
Temuan 'Apartemen' Lapas Cibinong Bikin Meradang, DPR Minta Usut Dugaan CCTV Sengaja Dimatikan
-
Yanuar Arif Wibowo Kecewa soal CCTV Bangunan Mewah Lapas Cibinong: Kurang Ajar