Titik Terang SMK IDN Bogor

SuaraBogor.id - Ada sebuah titik terang bagi para wali murid yang anaknya sekolah di SMK IDN atau SMK Islamic Development Network (IDN) Boarding School Bogor, Jawa Barat.

Polemik soal izin operasional dicabut sementara itu kini menjadi perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah mengungkapkan bahwa pertemuan ini adalah bentuk silaturahmi antara masyarakat dan wakil rakyat.

"Disampaikanlah unek-unek terkait penyelenggaraan pendidikan oleh SMK IDN yang (izinnya) dibatalkan," kata Siti Muntamah.

Kekhawatiran utama yang disampaikan komite dan wali murid adalah nasib siswa kelas 12 yang terancam tidak memiliki ijazah SMK IDN.

"Utamanya soal siswa kelas 12 yang terancam tidak memiliki ijazah SMK IDN," ujarnya.

Usulan tersebut, kata dia, akan ditindaklanjuti dengan mendorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakselerasi hal-hal yang dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, karena sejatinya persoalan utama yang terjadi menurutnya cukup mudah diselesaikan, yakni perizinan.

"Urusannya ternyata sangat sederhana, yaitu menyelesaikan urusan perizinan," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat, Siti mengatakan telah terjadi permufakatan agar proses penyelesaiannya dipermudah sehingga pendidikan siswa tidak terancam, dan sekolah mendapatkan kepastian.

Baca Juga: Berjuang Demi Hak Anak, Orang Tua Siswa SMK IDN Bogor Tagih Kepastian Pendidikan ke Wakil Rakyat

"Intinya kami sebagai wakil rakyat mendengar secara langsung bahwa keinginan dari komite terhadap tuntutan-tuntutannya itu sudah dipermudah oleh pihak-pihak yang sekarang hadir untuk segera diselesaikan. Dan saya senang sekali," ucapnya.

Komite sekolah SMK IDN Bogor, menyambangi DPRD Jabar, Senin ini, untuk mengadukan permasalahan pencabutan izin lembaga pendidikan itu oleh Pemprov Jabar yang mengancam kelangsungan pendidikan para siswa, khususnya kelas XII.

Sekretaris Komite Sekolah SMK IDN Bogor Sri Malahayati menjelaskan kedatangan mereka dengan orang tua siswa berdialog dengan Komisi V DPRD Jabar, adalah untuk memperjuangkan hak keberlanjutan pendidikan para siswa di lembaga pendidikan tersebut.

"Tujuan komite dan orang tua ke sini, tetap satu tujuan yang pertama untuk memperjuangkan kepastian hak pendidikan anak-anak terutama untuk kelas 12 yang saat ini sudah di ujung masa pendidikan, dan kedua, keberlanjutan kegiatan belajar mengajar untuk kelas 10 dan 11," kata Sri di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin.

Sebelum ke DPRD Jabar dan diterima Komisi V DPRD Jabar, para orang tua siswa juga mengadukan permasalahan pencabutan izin operasional SMK IDN ke posko pengaduan hukum Pemprov Jabar di Gedung Sate Bandung, awal Maret 2026.

Kedatangan para wali murid ini di posko bantuan hukum Jawa Barat tersebut, menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar yang membatalkan izin operasional sekolah di tengah tahun ajaran, tepat saat siswa kelas XII tengah bersiap menghadapi ujian kelulusan.