- Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor mengalokasikan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat hingga September 2026.
- BPBD Kota Bogor menghadapi tantangan penanganan bencana akibat keterbatasan personel yang kurang dari 40 orang.
- WALHI Jawa Barat meminta pemerintah memprioritaskan anggaran mitigasi bencana berdasarkan peta risiko dan tingkat kerentanan.
SuaraBogor.id - Ancaman bencana di Bogor tak pernah benar-benar berhenti. Saat musim kemarau, kekeringan dan sulitnya akses air bersih menjadi persoalan. Ketika cuaca ekstrem datang, banjir, longsor hingga pohon tumbang dapat memicu puluhan laporan dalam waktu bersamaan.
Di Kota Bogor, dampak kekeringan hingga kini disebut masih relatif terkendali.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Dimas Tiko mengatakan, dampak kekeringan baru dirasakan di sekitar empat kecamatan dan enam kelurahan.
Hingga awal September 2026, BPBD Kota Bogor telah melakukan delapan ritase distribusi dengan total 32.000 liter air bersih.
Namun, menurut Dimas, persoalan kebencanaan tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah mengirimkan bantuan air atau merespons kejadian setelah bencana terjadi.
Pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar anggaran pemerintah benar-benar diarahkan untuk mencegah dan mengurangi risiko sebelum bencana terjadi?
BTT Kota Bogor Rp24 Miliar
Data Pemerintah Kota Bogor menunjukkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD murni 2026 dialokasikan sebesar Rp24 miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Lia Kania Dewi mengatakan, sekitar Rp18 miliar telah digunakan untuk kebutuhan tanggap darurat dan kebutuhan mendesak.
Baca Juga: Gandeng Pakar hingga Akademisi, WALHI Jabar Harap EIGER Nature Jadi Pilot Project
Sementara itu, catatan BKAD menunjukkan sisa BTT saat ini sekitar Rp6,3 miliar.
Meski demikian, Lia menegaskan angka BTT tidak dapat serta-merta dianggap sebagai keseluruhan anggaran penanggulangan bencana.
Menurutnya, BTT bukan instrumen utama untuk membiayai program mitigasi yang telah direncanakan.
Program seperti pembangunan dan pengendalian banjir, drainase, penguatan kapasitas kebencanaan hingga kegiatan pencegahan lainnya pada prinsipnya dialokasikan melalui perangkat daerah terkait dalam APBD.
BTT lebih difokuskan untuk kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang sebelumnya tidak dapat diprediksi.
Artinya, keseriusan pemerintah dalam mitigasi bencana tidak cukup hanya dilihat dari besaran BTT.
Berita Terkait
-
Gandeng Pakar hingga Akademisi, WALHI Jabar Harap EIGER Nature Jadi Pilot Project
-
Dedie Rachim: Leuweung Batutulis Tak Bisa Sepenuhnya Jadi Hutan Kota
-
Hadiri Hari Kesaktian Pancasila, Adityawarman Tegaskan Pentingnya Persatuan
-
DPRD dan Pemkot Bogor Sahkan Dua Perda, Pasar Rakyat dan Adminduk
-
KPK Periksa Menteri Nusron Wahid Hari Ini
Terpopuler
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Polisi Bongkar TPPO Berkedok Perekrutan ART ke Arab Saudi, Dua Orang Ditangkap
-
Rumah di Kawasan Kafe Milik Mantan Kapolres Bogor Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar
-
Diiming-imingi Kerja Jadi Sopir hingga Petani, 22 Pria Nyaris Dijadikan Tentara Bayaran di Rusia
-
Warga Bojong Koneng Gantungkan Harapan ke Kapolri Jenderal Suyudi Tuntaskan Konflik Lahan Sentul
-
Wisata Baru di Puncak Bogor, EIGER Nature Tawarkan Petualangan Hutan Pinus hingga Jembatan Gantung