- Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor mengalokasikan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat hingga September 2026.
- BPBD Kota Bogor menghadapi tantangan penanganan bencana akibat keterbatasan personel yang kurang dari 40 orang.
- WALHI Jawa Barat meminta pemerintah memprioritaskan anggaran mitigasi bencana berdasarkan peta risiko dan tingkat kerentanan.
Anggaran untuk pencegahan justru tersebar di sejumlah perangkat daerah sesuai kewenangannya. Kondisi tersebut membuat total anggaran mitigasi dan kesesuaiannya dengan tingkat risiko bencana tidak langsung terlihat dari data BTT semata.
Puluhan Laporan, Personel TRC Tak Sampai 40 Orang
Di lapangan, tantangan lain muncul ketika sejumlah bencana terjadi secara bersamaan.
Dimas mengungkapkan, pada periode cuaca ekstrem awal tahun, BPBD Kota Bogor pernah menerima 30 hingga 40 laporan kejadian hanya dalam sehari.
Banyaknya laporan membuat proses asesmen harus dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan kejadian yang mengancam jiwa dan keselamatan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan karena kekuatan Tim Reaksi Cepat (TRC) internal BPBD Kota Bogor belum mencapai 40 personel.
“Sekarang kekuatan kami itu kalau untuk kekuatan TRC, tim reaksi cepat internalnya BPBD Kota Bogor itu tidak sampai di 40 orang,” terang Dimas.
Dimas berharap penambahan sumber daya manusia dapat dilakukan ke depan. Menurutnya, kebutuhan ideal dengan konsep beberapa peleton diperlukan agar respons darurat dapat dilakukan lebih cepat.
Selama ini, keterbatasan tersebut diatasi melalui pola kolaborasi dengan perangkat daerah, aparatur wilayah dan elemen relawan masyarakat.
Baca Juga: Gandeng Pakar hingga Akademisi, WALHI Jabar Harap EIGER Nature Jadi Pilot Project
Menurut Dimas, pola tersebut membantu BPBD menangani kejadian ketika laporan datang dalam jumlah besar secara bersamaan.
Menariknya, Dimas mengatakan BPBD Kota Bogor sejauh ini belum pernah mengajukan penggunaan BTT secara khusus untuk pelayanan yang dilakukan lembaganya.
Dana BTT dapat diakses apabila terdapat dampak bencana atau kebutuhan mendesak melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah daerah.
Kabupaten Bogor Siapkan BTT Rp88,1 Miliar
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan BTT jauh lebih besar, yakni Rp88,1 miliar.
Hingga 31 Agustus 2026, realisasinya mencapai Rp35,9 miliar atau sekitar 41 persen.
Berita Terkait
-
Gandeng Pakar hingga Akademisi, WALHI Jabar Harap EIGER Nature Jadi Pilot Project
-
Dedie Rachim: Leuweung Batutulis Tak Bisa Sepenuhnya Jadi Hutan Kota
-
Hadiri Hari Kesaktian Pancasila, Adityawarman Tegaskan Pentingnya Persatuan
-
DPRD dan Pemkot Bogor Sahkan Dua Perda, Pasar Rakyat dan Adminduk
-
KPK Periksa Menteri Nusron Wahid Hari Ini
Terpopuler
- Aliran Minyak di Selat Hormuz Sudah Normal, Mengapa Harga BBM Masih Mahal?
- Selamat Tinggal Kevin Diks, Cabut Lebih Cepat dari Skuad Timnas Indonesia Usai Juara
- Usai Temuan Kamar Mewah, Ombudsman Garap Dugaan Pungli Rp150 Ribu per Minggu di Lapas Cibinong
- Menyakitkan Para Pencari Kerja, Guru Besar UGM: Perbuatan Gibran Tercela, Harus Diselesaikan
- 8 Sneakers Lokal Paling Nyaman dan Modis untuk Gaya Harian, Mulai Rp200 Ribuan
Pilihan
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
-
Nama Puan Disebut Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua DPR
Terkini
-
Cekcok Iuran Sampah Berujung Penganiayaan, Polisi Ringkus Pelaku Pemukulan Pedagang Sayur
-
Anggaran Bencana Bogor Besar, Tapi Mitigasi Dipertanyakan
-
Gandeng Pakar hingga Akademisi, WALHI Jabar Harap EIGER Nature Jadi Pilot Project
-
Dedie Rachim: Leuweung Batutulis Tak Bisa Sepenuhnya Jadi Hutan Kota
-
Hadiri Hari Kesaktian Pancasila, Adityawarman Tegaskan Pentingnya Persatuan