- Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor mengalokasikan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat hingga September 2026.
- BPBD Kota Bogor menghadapi tantangan penanganan bencana akibat keterbatasan personel yang kurang dari 40 orang.
- WALHI Jawa Barat meminta pemerintah memprioritaskan anggaran mitigasi bencana berdasarkan peta risiko dan tingkat kerentanan.
Anggaran untuk pencegahan justru tersebar di sejumlah perangkat daerah sesuai kewenangannya. Kondisi tersebut membuat total anggaran mitigasi dan kesesuaiannya dengan tingkat risiko bencana tidak langsung terlihat dari data BTT semata.
Puluhan Laporan, Personel TRC Tak Sampai 40 Orang
Di lapangan, tantangan lain muncul ketika sejumlah bencana terjadi secara bersamaan.
Dimas mengungkapkan, pada periode cuaca ekstrem awal tahun, BPBD Kota Bogor pernah menerima 30 hingga 40 laporan kejadian hanya dalam sehari.
Banyaknya laporan membuat proses asesmen harus dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan kejadian yang mengancam jiwa dan keselamatan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan karena kekuatan Tim Reaksi Cepat (TRC) internal BPBD Kota Bogor belum mencapai 40 personel.
“Sekarang kekuatan kami itu kalau untuk kekuatan TRC, tim reaksi cepat internalnya BPBD Kota Bogor itu tidak sampai di 40 orang,” terang Dimas.
Dimas berharap penambahan sumber daya manusia dapat dilakukan ke depan. Menurutnya, kebutuhan ideal dengan konsep beberapa peleton diperlukan agar respons darurat dapat dilakukan lebih cepat.
Selama ini, keterbatasan tersebut diatasi melalui pola kolaborasi dengan perangkat daerah, aparatur wilayah dan elemen relawan masyarakat.
Baca Juga: Gandeng Pakar hingga Akademisi, WALHI Jabar Harap EIGER Nature Jadi Pilot Project
Menurut Dimas, pola tersebut membantu BPBD menangani kejadian ketika laporan datang dalam jumlah besar secara bersamaan.
Menariknya, Dimas mengatakan BPBD Kota Bogor sejauh ini belum pernah mengajukan penggunaan BTT secara khusus untuk pelayanan yang dilakukan lembaganya.
Dana BTT dapat diakses apabila terdapat dampak bencana atau kebutuhan mendesak melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah daerah.
Kabupaten Bogor Siapkan BTT Rp88,1 Miliar
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan BTT jauh lebih besar, yakni Rp88,1 miliar.
Hingga 31 Agustus 2026, realisasinya mencapai Rp35,9 miliar atau sekitar 41 persen.
Berita Terkait
-
Gandeng Pakar hingga Akademisi, WALHI Jabar Harap EIGER Nature Jadi Pilot Project
-
Dedie Rachim: Leuweung Batutulis Tak Bisa Sepenuhnya Jadi Hutan Kota
-
Hadiri Hari Kesaktian Pancasila, Adityawarman Tegaskan Pentingnya Persatuan
-
DPRD dan Pemkot Bogor Sahkan Dua Perda, Pasar Rakyat dan Adminduk
-
KPK Periksa Menteri Nusron Wahid Hari Ini
Terpopuler
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Polisi Bongkar TPPO Berkedok Perekrutan ART ke Arab Saudi, Dua Orang Ditangkap
-
Rumah di Kawasan Kafe Milik Mantan Kapolres Bogor Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar
-
Diiming-imingi Kerja Jadi Sopir hingga Petani, 22 Pria Nyaris Dijadikan Tentara Bayaran di Rusia
-
Warga Bojong Koneng Gantungkan Harapan ke Kapolri Jenderal Suyudi Tuntaskan Konflik Lahan Sentul
-
Wisata Baru di Puncak Bogor, EIGER Nature Tawarkan Petualangan Hutan Pinus hingga Jembatan Gantung