SuaraBogor.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab tuduhan ingin kudeta Partai Demokrat. Moeldoko dituding mau rebut kekuasaaan Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Moeldoko pun merespon dengan tegas, jangan ganggu Jokowi.
Dalam wawancara bersama KompasTV, Senin (1/2/2021), Moeldoko mengatakan tidak mau reaktif menanggapi masalah itu. Dia meminta AHY tidak sedikit-sedikit menuduh Istana dalam setiap masalah.
"Sebenarnya saya masih diem-diem saja sih. Nggak perlu reaktif. Poin pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan jangan dikit-dikit Istana. Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini," kata Moeldoko.
Sebelumnya, Politisi Demokrat Andi Arief menuding Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai sosok orang dekat lingkaran Presiden Jokowi yang mau ambil alih kepemimpinan AHY atau Agus Harmurti Yudhoyono atau 'kudeta' Partai Demokrat. Tak hanya itu Andi Arief pun menyebut Moeldoko mengaku mendapat restu dari Jokowi untuk ambil alih kepemimpinan
Baca Juga:Dituding Hendak Kudeta AHY di Demokrat, Moeldoko: Jangan Dikit-dikit Istana
Andi Arief juga mengungkap alasan AHY berkirim surat ke Jokowi.
Hal itu diumumkan Andi Arief dalam akun twitternya @Andiarief_, Senin (1/2/2021) malam.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," kata Andi Arief.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY nyatakan akan ada aksi 'kudeta' di Partai Demokrat. Kekuasaanya akan digulingkan oleh 5 orang.
Dalam keterangan persnya, AHY menyebutkan sosok pelaku kudeta Partai Demokrat. Hal tersebut AHY sampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat.
Baca Juga:Komisi IX: Semua Daerah di Jawa-Bali Harus Ikut PPKM dan Melibatkan Ormas
Pidato itu disiarkan secara Live melalui kanal Youtube miliknya Agus Yudhoyono, berjudul "Konferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono" pada Senin (1/2/2021) siang.
"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan," ungkap AHY.
Berikut pernyataan lengkap AHY:
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Wr. Wb.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua Syalom Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Rekan-rekan wartawan yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya di Taman Politik Wisma Proklamasi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat ini. Kami mengundang rekan-rekan untuk hadir dalam konferensi pers ini, karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang perkembangan isu nasional dan dinamika politik di lingkungan Partai Demokrat.
Saya didampingi oleh Bung Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat; Bung Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Kehormatan; dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Nachrowi Ramli, Ketua Mahkamah Partai. Konferensi pers ini juga disaksikan oleh para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di 34 provinsi secara virtual. Mereka juga merepresentasi seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 514 Kabupaten atau Kota se-Indonesia. Baru saja, bersama para Ketua DPD tersebut, saya melakukan Rapat Pimpinan atau Commander's Call yang kami lakukan secara khusus untuk menyikapi perkembangan situasi terkini.
Pada kesempatan itu, ada tiga hal pokok yang telah kami bahas dan diskusikan bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Pertama, pada awal tahun 2021 ini, masyarakat kita menghadapi serangkaian bencana. Mulai dari kecelakaan pesawat, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tentu menuntut kita, untuk bahu membahu meringankan beban masyarakat yang menjadi korban.
Karena itu, saya memberikan apresiasi kepada para pimpinan daerah dan cabang, serta seluruh kader Demokrat, yang turun secara langsung, untuk ikut memberikan pertolongan dan bantuan kepada korban bencana, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Barat, dan provinsi-provinsi lainnya. Saya juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Partai Demokrat, untuk terus melanjutkan aksi nyata di lapangan.
Kedua, kondisi pandemi Covid-19 semakin mengkhawatirkan, di mana kini per hari bisa mencapai lebih dari 11 sampai 12 ribu kasus, dengan jumlah kasus lebih dari satu juta secara nasional. Sementara hospital occupancy rate atau ketersediaan rumah sakit di sejumlah daerah sudah mencapai 80 persen. Untuk itu, kami mendorong seluruh kader dan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kesadaran menjalankan protokol Covid-19, khususnya 3M (Menjaga jarak, Memakai masker dan Mencuci tangan). Saya juga meminta para kader yang menjadi kepala daerah untuk terus menjalankan 3T (Testing, Tracing dan Treating) secara efektif, sekaligus meyakinkan distribusi vaksin secara tepat sasaran.
Terkait situasi pandemi yang berdampak pada kondisi ekonomi sosial kita, saya juga mendorong seluruh Pimpinan dan Kader Demokrat untuk terus melanjutkan gerakan nasional Partai Demokrat Bina UMKM di seluruh wilayah tanah air.
Rapat Pimpinan Partai Demokrat kali ini, juga membahas hal yang cukup serius yang cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.
Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.
Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas "praduga tak bersalah" (presumption of innocence) dalam permasalahan ini.
Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini.
Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya.
10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat. Serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis.
Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.
Yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti "dengan paksa" Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.
Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB). Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk "memenuhi syarat" dilaksanakannya KLB pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar. Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.
Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara yang sangat kami hormati dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat. Kami berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut memang menyebutkan hal-hal demikian.
