SuaraBogor.id - Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai bahwa Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mulai kehilangan pesona kemampuan mobilitas kesukarelawanannya.
Ungkapan Ray Rangkuti itu merupakan sebuah sindiran, soal mengkritik pemerintah yang dipersilahkan Jokowi, tapi bagaimana tanpa berurusan dengan polisi .
"Akan lebih banyak lagi gejala di mana masyarakat memperlihatkan pesimisme publik terhadap presiden dari pada gegap gempita menyambut ajakan. Presiden (Jokowi), secara perlahan, mulai kehilangan pesona kemampuan mobilitas kesukarelawanannya, seperti yang selama ini dilekatkan padanya," katanya dikutip Suarabogor.id dari Grup Suara.com, Rabu (17/2/2021).
Ia juga sangat sependapat dengan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang bertanya soal mengkritik pemerintah tanpa berurusan dengan polisi.
Baca Juga:Cara Kritik Diributin, Denny Siregar: yang Tua Gaptek, yang Muda Baper
"Sangat benar (pernyataan JK). Jika dilihat respon masyarakat atas ajakan presiden agar masyarakat aktif mengeluarkan kritik justru lebih banyak mendapat tanggapan pesimis dari pada optimis," ungkapnya.
Menurutnya, ajakan Jokowi agar mengkritik pemerintah itu akan bergejala kepada pesimisme publik atas ajakan tersebut.
"Tanggapan pesimis dari pada optimis menunjukkan dua hal. Pertama, kepercayaan kepada presiden makin menurun. Gejalanya bukan saja pada pesimisme publik atas ajakan tersebut, tapi termasuk di dalamnya ajakan wakaf nasional yang disikapi dingin oleh masyarakat," ucap dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla diserang buzzer setelah melontarkan pernyataan mengenai kritik terhadap pemerintah. Saat itu JK membicarakan soal demokrasi di Indonesia pada masa ini.
Menurut dia, perlu adanya keseimbangan atau check and balance dalam menjalankan demokrasi, salah satunya ialah dengan hadirnya kritik.
Baca Juga:Muannas Alaidid Sarankan Jokowi Hati-hati Soal Revisi UU ITE
Namun yang terjadi seringkali pihak yang melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah kerap kali berakhir dengan pelaporan kepada pihak kepolisian.
Hal tersebut menjadi kontra atas pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan siapapun untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita," kata JK saat mengisi acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring, Jumat (12/2/2021) kemarin.
