"Tapi, di Desember 2019 dan Februari 2020, Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar. Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali," ungkap anggota Komisi D DPRD DKI itu.
Di sisi lain, Justin juga menyoroti tidak adanya solusi dari Anies yang hanya membicarakan tentang penyebab dan evakuasi korban banjir. Dia mencontohkan, Anies menjelaskan, banjir di Kemang pada pekan lalu disebabkan luapan Kali Krukut.
Saat terjadi banjir di Kemang pada tahun 2016, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya telah mendata ratusan bangunan di Kemang yang akan ditertibkan untuk melebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter. Tapi, rencana ini berhenti di pemerintahan Anies Baswedan.
"Apa solusi Pak Anies? Banjir juga terjadi akibat luapan Kali Ciliwung, Kali Cipinang, dan Kali Semongol yang belum dinormalisasi. Pemprov DKI harus menjelaskan komitmennya untuk mengeksekusi solusi-solusi pencegahan banjir, terutama normalisasi sungai yang memang dibutuhkan agar kali tidak meluap,” tutur dia.
Baca Juga:Soal Banjir Jakarta, PSI Siap Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Anies
Justin mengakui, untuk menggulirkan hak interpelasi, dibutuhkan dukungan 15 anggota DPRD. Adapun Fraksi PSI hanya memiliki delapan kursi. Justin mengaku, PSI telah melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya dan meyakinkan interpelasi sebagai tanggung jawab bersama serta amanat para wakil rakyat untuk mengawal penanggulangan banjir.
"Kami yakin, partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal. Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD," tukasnya.
