SuaraBogor.id - Terkait rumor vaksin paspor bisa menjamin masyarakat kebal dari virus COVID-19 dibantah WHO. Organisasi Kesehatan Dunia itu juga telah mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan pejabat transportasi.
Bukti imunisasi akan menjadi persyaratan yang diperdebatkan, karena masih ada lebih banyak “hal-hal yang tidak diketahui yang penting mengenai kemanjuran vaksinasi dalam mengurangi penularan,” tegas WHO, dikutip dari Suara.com, Jumat (26/2/2021).
"WHO juga merekomendasikan bahwa orang yang divaksinasi tidak boleh dibebaskan dari tindakan pengurangan risiko perjalanan lainnya," tulis mereka dalam pernyataan 5 Februari tentang paspor digital yang diusulkan yang menunjukkan seseorang telah divaksinasi.
Mereka juga mengecilkan kemungkinan bahwa wisatawan internasional yang berhati-hati mungkin menekan dosis vaksin virus corona yang sudah langka. Hal itu menempatkan kelompok yang kurang beruntung pada risiko paparan yang berkelanjutan dan memperpanjang periode isolasi kuncian mereka.
Baca Juga:Pemerintah Belum Prioritaskan Vaksinasi Bagi Napi di Rutan dan Lapas
“Individu yang tidak memiliki akses ke vaksin Covid-19 resmi akan secara tidak adil terhalang dalam kebebasan bergerak mereka jika bukti status vaksinasi menjadi syarat untuk masuk atau keluar dari suatu negara,” tulis WHO.
"Otoritas nasional harus memilih intervensi kesehatan masyarakat yang paling tidak melanggar kebebasan bergerak individu."
Para pemimpin AS, Inggris dan Eropa lainnya telah secara terbuka mempertimbangkan program dan strategi perjalanan yang aman yang akan membuka jalan bagi rehabilitasi industri perjalanan.
Kondisi itu nantinya memungkinkan mobilitas yang lebih besar antar negara di tengah pandemi yang telah menyebabkan lebih dari 2,5 juta nyawa hilang secara global sejak musim dingin lalu. . Selain perjalanan internasional, lisensi tersebut berpotensi memungkinkan akses ke bar dan restoran.
“Saya dapat melihat bahwa mereka mungkin berguna dalam jangka panjang, tetapi saya memiliki beberapa kekhawatiran tentang mereka yang sedang dipertimbangkan pada saat ini ketika saya pikir bukti ilmiah tidak mendukungnya. Dan ada banyak masalah etika tentang mereka yang menurut saya sah, ”kata Dr. Deepti Gurdasani, ahli epidemiologi klinis di Queen Mary University of London, menurut laporan CNBC, Kamis.
Baca Juga:Sebut Anggota DPR Tak Etis Dapat Vaksin Gratis, Pengamat: Dolarnya Banyak
“Kami hanya tahu sedikit tentang keefektifan vaksin dalam mencegah infeksi atau bahkan penyakit tanpa gejala terhadap beberapa varian yang beredar di berbagai negara,” tambah Dr. Gurdasani.
