SuaraBogor.id - Disebut bisa mereduksi banjir di wilayah Bogor, Bekasi dan Karawang, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Waduk Cibeet dan Cijurey akan dilakukan mulai Agustus 2022.
Kepala BBWSC Kementerian PUPR, Bastari mengatakan, pembangunan waduk Cibeet dan Cijurey tersebut akan dilakukan pelelangan mulai April atau Mei.
"Pembangunan waduk Waduk Cibeet dan Cijurey bisa mereduksi mereduksi banjir hingga 59,33 persen di wilayah itu. Harapan kami April atau Mei sudah mulai lelang dan Agustus bisa dimulai pekerjaannya," katanya.
Menurut Bastari, saat ini tahapan yang sedang dilakukan oleh BBWSC yaitu melakukan peninjauan atau mengkaji ulang disain Waduk Cijurey dan finalisasi sertifikasi desain Waduk Cibeet. Dua waduk tersebut direncanakan rampung pada tahun 2025.
Baca Juga:Berbatasan dengan Kawasan Industri Bekasi, Warga Sukamukti Keluhkan Tak Mendapatkan Dampak Ekonomi
Waduk Cibeet akan dibangun dengan lahan seluas 1.700,26 hektare di delapan desa yang ada di dua kecamatan, yaitu Tanjungsari dan Cariu.
Waduk tersebut diyakini dapat mereduksi banjir hingga 66 persen di wilayah Karawang dan Bekasi, serta memberi manfaat saluran irigasi.
Sementara pembangunan Waduk Cijurey merupakan permintaan langsung dari warga Kabupaten Bogor untuk mengairi lahan persawahan yang kering saat kemarau.
Desain Waduk Cijurey cenderung lebih kecil dari Cibeet, yaitu dengan lahan seluas 203,9 hektare di empat desa yang ada di tiga kecamatan, yakni Sukamakmur, Cariu dan Tanjungsari.
"Jadi waduk ini kan untuk irigasi juga, juga bisa untuk PLTA, pariwisata, sumber air baku juga. Jadi saat musim hujan airnya masuk untuk mengurangi banjir di hilir, kemudian saat kemarau bisa mengairi sawah juga," kata Bastari.
Baca Juga:BNPB Catat Selama 2022 Ini Sudah 65 Korban Jiwa Tewas dalam Berbagai Bencana di Indonesia
Sementara, Bupati Bogor Ade Yasin di tempat yang sama menerangkan bahwa kebutuhan lahan yang tidak sedikit untuk membangun dua waduk tersebut, sedikit terkendala pembebasan lahan, karena banyak masyarakat tidak mendukung.
"Ya harus diakui bahwa banyak masyarakat tidak mendukung sehingga proses pembebasan lahan jadi sedikit terhambat, kami Pemkab Bogor juga diminta untuk pembebasan lahan itu," kata Ade Yasin.
Ia meminta BBWSC agar terus berkoordinasi dengan Pemkab Bogor, untuk bersama-sama mencari solusi jika ada kendala terkait pembebasan lahan.
"Saya juga minta SKPD untuk tidak menerbitkan perizinan apapun di lahan-lahan yang akan dibangun waduk tersebut," tuturnya. [Antara]
