SuaraBogor.id - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan enggan membongkar Big Data terkait penundaan Pemilu 2024 yang dijadikan dasar olehnya tersebut.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyebut, bahwa Luhut Binsar Pandjaitan bermasalah dalam hal etika dan moral.
“Ya, saya kira ini hanya masalah etika dan moral saja, kalau dia menolak membuka,” ujar Adib mengutip dari WartaEkonomi -jaringan Suara.com, Senin (18/4/2022).
Adib juga mengaku bingung dengan maksud dan tujuan Luhut sebenarnya saat mengeklaim ada 110 juta pengguna media sosial yang ingin pemilu ditunda.
Baca Juga:Targetkan Menang Pemilu 2024, Airlangga Minta Kader Mulai Sebarkan Hal-hal Baik Tentang Golkar
Menurut Adib, kekacauan yang terjadi selama ini akan menurun apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil tindakan keras dengan memecat menterinya.
“Stabilitas politik tensinya menurun dan polemik segera berakhir kalau presiden melakukan reshuffle kabinet,” kata dia.
Selain itu, Adib juga membeberkan menteri yang pantas untuk dicopot, di antaranya yakni Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
“Selain itu, presiden juga harus mencopot menteri-menteri yang dirasa gagal menjalankan amanah,” ujat Adib.
Dirinya mengaku miris lantaran Presiden Jokowi menjadi sasaran kemarahan rakyat akibat wacana presiden 3 periode yang digaungkan Luhut dan Bahlil.
“Jokowi jadi jauh dari lingkaran koalisinya sendiri yang menolak 3 periode, terutama PDIP,” pungkas Adib.
