Selain Atang dan Adit, beberapa anggota DPRD yang lain juga nampak turun ke lokasi bencana secara bergantian di lokasi yang berbeda-beda, menyalurkan bantuan sekaligus memantau progress penanganan bencana. Bahkan, saat ini para anggota DPRD juga sedang menggalang secara bersama dana dari kantong pribadi untuk disalurkan melalui lembaga sosial khusus masalah bencana.
“Insya Allah sedang dikumpulkan oleh teman-teman dari seluruh anggota. Insya Allah nanti akan kami titipkan ke lembaga kemanusiaan untuk bisa disalurkan,” pungkas Atang.
Rapat Forkopimda tentang Penanganan Bencana
Guna memastikan penanganan pasca bencana, perwakilan DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan yang juga Wakil Ketua Komisi IV mengikuti rapat kordinasi gabungan yang digelar oleh Pemerintah Kota Bogor bersama Forkopimda di Jalan Dadali, Jumat (14/10/2022).
Baca Juga:177 Orang Mengungsi Akibat Banjir dan Tanah Longsor di Purbalingga
Dalam rapat tersebut, Mohan mengingatkan kepada jajaran Pemerintah Kota Bogor bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah diatur dan diamanatkan didalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 tahun 2018.
“Kita punya Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam Perda ini sudah diatur sedemikian rupa tentang penanganan bencana, yang tujuan utamanya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Nah ini guidance sebetulnya jelas pak wali, kita tinggal buka lagi apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah kota, disitu kita harus tanggap,” ujar Mohan.
Lebih lanjut, Mohan juga meminta agar seluruh SKPD Kota Bogor mempercepat penyerapan anggaran yang sudah dituangkan didalam Perubahan APBD 2022. Terutama penyerapan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sampai bantuan sosial.
Mohan juga menginformasikan kepada Wali Kota bahwa BTT untuk APBD Perubahan 2022 mengalami kenaikan signifikan. Sehingga untuk melakukan penanggulangan bencana bisa lebih leluasa dan memaksimalkan anggaran yang ada.
“Jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan menjadi SILPA karena kita tidak tanggap, apalagi kita juga sudah menyiapkan BTT yang cukup tinggi, dinaikkan dua kali lipat oleh Banggar DPRD dari yang diajukan oleh TAPD. Proses birokrasi yang ada perlu dipangkas dan dipermudah mengingat kondisi kita yang saat ini tengah siaga bencana, agar masyarakat bisa mendapatkan intevensi dengan cepat,” ungkap Mohan.
Baca Juga:Hadir di Balikpapan, Presiden Menyerahkan BSU untuk Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Terakhir, Mohan mengingatkan kembali Pemerintah Kota Bogor untuk menindaklanjuti SK bencana yang sudah dikeluarkan oleh BPBD agar masyarakat yang terdampak bencana bisa segera mendapatkan intervensi APBD. Mengingat masih banyak SK bencana yang dikeluarkan sejak Agustus belum ditindaklanjuti.
