Revolusi Demokrasi Lokal, Pilkades E-voting Jadi Uji Coba Awal Pemilu Digital di Bogor?

SuaraBogor.id - Wacana untuk mentransformasi sistem pemilihan di Indonesia menuju era digital semakin menguat. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah mulai mengambil langkah konkret.

Yakni dengan mengeluarkan edaran terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan sebutan E-voting.

Inisiatif ini tidak hanya menandai babak baru dalam tata kelola demokrasi di tingkat desa, tetapi juga memicu spekulasi luas mengenai kemungkinan penerapan serupa untuk Pemilihan Umum (Pemilu) yang lebih besar.

Langkah Kemendagri ini disambut dengan antusiasme sekaligus kehati-hatian oleh berbagai pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah.

Baca Juga:Lagi-Lagi! Makan Bergizi Gratis Diduga Sebabkan Keracunan Massal, Tiga Siswa Dilarikan ke RSUD Ciawi

Potensi efisiensi, transparansi, dan akurasi yang ditawarkan oleh sistem E-voting menjadi daya tarik utama, namun tantangan terkait infrastruktur dan kepercayaan publik tetap menjadi pekerjaan rumah besar.

Adi Kurnia, Ketua KPU Kabupaten Bogor, menilai bahwa edaran Kemendagri mengenai pelaksanaan Pilkades secara elektronik ini merupakan sinyal yang sangat jelas bagi masa depan Pemilu di Indonesia.

"Di beberapa daerah sudah diberikan surat edaran dari Kemendagri terkait pelaksanaan Pilkades melalui e voting. Berarti kan sinyal untuk mengarah ke sana (E Voting untuk Pemilu)," kata Adi, Rabu 1 Oktober 2025.

Pernyataan ini menegaskan bahwa eksperimen di tingkat desa berpotensi menjadi blueprint bagi Pemilu nasional.

Penerapan E-voting di Pilkades diharapkan dapat menjadi laboratorium untuk menguji kelayakan, mengatasi kendala teknis, dan membangun kepercayaan masyarakat sebelum diimplementasikan pada skala yang lebih besar, seperti Pemilu legislatif atau presiden.

Baca Juga:Perang Dingin Memuncak! Kang Jaya Somasi Pengurus Lama PSB Bogor, Ungkap Kerugian Moral dan ...

Inovasi Pilkades E-voting ini bukan sekadar pergantian metode, melainkan sebuah lompatan menuju modernisasi sistem pemilihan yang lebih responsif terhadap kemajuan teknologi.

KPU Kabupaten Bogor sendiri sudah tidak asing dengan konsep pemilihan elektronik.

Adi Kurnia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi erat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait pengalaman E-voting.

Kabupaten Bogor bahkan sudah memiliki jejak keberhasilan dalam menggelar Pilkades secara digital di dua desa.

"Kemarin kita bersilaturahmi dengan DPMD Terkait pelaksanaan e voting karena kebetulan Kabupaten Bogor sudah melakukan e voting di dua kecamatan, salah satunya Kecamatan Ciampea," jelas Adi.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa implementasi E-voting di tingkat lokal bukanlah sekadar wacana, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan.

Meskipun dilaksanakan secara offline atau dengan kehadiran pemilih langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS), metode E-voting di dua desa tersebut menggunakan teknologi modern.

"Sistem e voting itu di DPMD mereka tidak menggunakan surat suara tapi menggunakan tablet, masyarakat memilih pilihannya, nanti ada resi. Resi itu dimasukkan ke kotak suara, untuk membandingkan antara sistem dan surat suaranya yang ada," jelas Adi.

Sistem ini menawarkan transparansi ganda, di mana hasil elektronik dapat dibandingkan dengan resi fisik, sehingga meminimalisir potensi kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas. Desain seperti ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap validitas hasil.

Meski sukses dalam implementasi, kendala tak terhindarkan muncul. Adi Kurnia menyoroti aspek kepercayaan masyarakat sebagai tantangan utama.

"Dalam pelaksanaan memang berhasil, namun kendala-kendala pasti terjadi, seperti kepercayaan masyarakat, apakah ini ada permainan atau tidak itu yang harus dijawab oleh Pemda, bagaimana meyakinkan masyarakat terkait kerahasiaan pada Pilkades tersebut," jelasnya.

Kontributor : Egi Abdul Mugni