- Pemkab dan DPRD Kabupaten Bogor resmi menyepakati KUA-PPAS 2027 serta Perubahan KUA-PPAS 2026 pada Jumat, 14 Agustus 2026.
- Rancangan KUA-PPAS 2027 mencatat proyeksi pendapatan Rp10,651 triliun dan belanja Rp14,533 triliun yang menghasilkan defisit Rp3,882 triliun.
- Perubahan KUA-PPAS 2026 mencatat proyeksi pendapatan Rp11,136 triliun dan belanja Rp12,158 triliun dengan defisit sebesar Rp1,022 triliun.
SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor telah resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA-PPAS 2026, Jumat (14/8/2026).
Perlu diketahui, pada rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah Kabupaten Bogor diproyeksikan mencapai Rp10,651 triliun, sementara belanja daerah dipatok hingga Rp14,533 triliun.
Ketimpangan ini memicu selisih defisit sebesar Rp3,882 triliun.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, bahwa besaran angka tersebut masih sebatas gambaran awal kebutuhan prioritas dan belum bersifat final.
"Hal ini baru merupakan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Nanti menjadi acuan pada saat menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dan dibahas bersama-sama kembali,” kata Rudy Susmanto di hadapan anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Baca Juga:Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot
Menurut Rudy, tingginya alokasi belanja sangat berbanding lurus dengan besarnya kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bogor.
Sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang membawahi 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, akselerasi infrastruktur menjadi prioritas mutlak.
Anggaran jumbo tersebut rencananya difokuskan untuk menyelesaikan perbaikan jalan, sarana pendidikan, hingga fasilitas kesehatan secara merata.
“Kalau ingin jalan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan di seluruh kecamatan dan desa selesai dibangun dalam waktu satu tahun,” jelasnya.
Rudy sapaan akrabnya menambahkan, defisit angka dalam KUA-PPAS 2027 bukan berarti kondisi keuangan daerah terancam.
Baca Juga:Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral
Penyesuaian kemampuan fiskal dan penetapan skala prioritas akan kembali dimatangkan dalam pembahasan Rancangan APBD 2027.
Guna menutup celah anggaran tersebut, Pemkab Bogor berharap adanya suntikan dana dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kita berharap besar adanya bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, sehingga beberapa program prioritas dapat direalisasikan, khususnya di Tahun 2027,” tukasnya.
Sementara itu, untuk Perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah diproyeksikan berada di angka Rp11,136 triliun dengan belanja sebesar Rp12,158 triliun, sehingga menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp1,022 triliun.
