- Bupati Rudy Susmanto memperkenalkan filosofi Mapag Pajajaran Anyar di Kabupaten Bogor pada Selasa, 1 September 2026.
- Kebijakan tersebut bertujuan mengintegrasikan nilai sejarah daerah dengan adaptasi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
- Bupati mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan media digital demi mencegah hoaks dan menjaga keharmonisan sosial.
SuaraBogor.id - Kabupaten Bogor kini tengah menapaki babak baru dalam tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memperkenalkan filosofi "Mapag Pajajaran Anyar" atau Menjemput Pajajaran Baru sebagai rujukan pembangunan daerah.
Visi ini merupakan upaya menyelaraskan kejayaan historis Kerajaan Pajajaran dengan kemajuan teknologi di era transformasi digital.
Filosofi ini tertuang dalam cita-cita besar 'Kuta Udaya Wangsa', yang mencerminkan harapan agar Bogor menjadi wilayah yang tangguh, sejahtera dan bercahaya melalui kepemimpinan yang progresif namun tetap berpijak pada akar budaya.
Baca Juga:KPK Periksa Empat Pejabat dan ASN Usai Penggeledahan di Bogor
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menjelaskan bahwa penyebutan 'Pajajaran Anyar' memiliki makna sosiologis yang mendalam.
Meskipun struktur masyarakatnya tetap sama dengan nilai-nilai luhur masa lalu, kata Rudy roda pemerintahan dan aktivitas ekonomi saat ini harus dijalankan melalui adaptasi teknologi informasi.
“Kita selalu mengedepankan 'Mapag Pajajaran Anyar'. Mengapa disebut Pajajaran Anyar, Karena hari ini masyarakatnya tetap masyarakat Bogor yang memiliki semangat Pajajaran, namun harus menjalankan aktivitas keseharian dengan sebuah transformasi digital yang masif,” ujar Rudy Susmanto, Selasa (1/9/2026).
Ia menekankan bahwa transformasi digital bukan sekadar pengadaan perangkat, melainkan perubahan mentalitas dalam melayani masyarakat agar lebih cepat dan transparan.
Di tengah kemudahan akses informasi, Bupati Rudy memberikan peringatan keras terkait etika di dunia maya.
Baca Juga:Sikap Bupati Bogor Usai KPK Masuk Pemkab: Serahkan Proses Hukum dan Hargai Praduga Tak Bersalah
Menurutnya, kegagalan dalam beradaptasi dengan media digital secara bijak dapat merugikan keharmonisan sosial di Kabupaten Bogor.
“Kita sebagai masyarakat dan penyelenggara pemerintah harus bijak dalam menggunakan fasilitas media digital. Jangan sampai kita tidak arif yang akhirnya merugikan pihak lain, atau terjebak dalam informasi yang tidak utuh (hoaks). Kebijakan pemerintah maupun informasi kehidupan sehari-hari harus diserap secara jernih,” ujarnya.
Rudy menilai, saat ini Indonesia berada dalam era demokrasi yang sangat terbuka di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ruang ekspresi bagi masyarakat kata dia dibuka lebar tanpa adanya kebijakan yang membatasi hak suara warga di tingkat daerah.
“Masyarakat dapat kapan pun menyampaikan keluh kesahnya dan unek-unek isi hatinya. Inilah era demokrasi yang luar biasa. Pemerintah, baik pusat maupun kabupaten, tidak membuat kebijakan yang membatasi masyarakatnya,” ungkap Rudy.
Namun, keleluasaan tersebut menuntut tanggung jawab besar dari publik. Rudy mengajak warga Bogor untuk memiliki kemampuan literasi yang baik agar tidak menelan mentah-mentah informasi yang beredar di jagat maya.
