- Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor mengalokasikan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat hingga September 2026.
- BPBD Kota Bogor menghadapi tantangan penanganan bencana akibat keterbatasan personel yang kurang dari 40 orang.
- WALHI Jawa Barat meminta pemerintah memprioritaskan anggaran mitigasi bencana berdasarkan peta risiko dan tingkat kerentanan.
SuaraBogor.id - Ancaman bencana di Bogor tak pernah benar-benar berhenti. Saat musim kemarau, kekeringan dan sulitnya akses air bersih menjadi persoalan. Ketika cuaca ekstrem datang, banjir, longsor hingga pohon tumbang dapat memicu puluhan laporan dalam waktu bersamaan.
Di Kota Bogor, dampak kekeringan hingga kini disebut masih relatif terkendali.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Dimas Tiko mengatakan, dampak kekeringan baru dirasakan di sekitar empat kecamatan dan enam kelurahan.
Hingga awal September 2026, BPBD Kota Bogor telah melakukan delapan ritase distribusi dengan total 32.000 liter air bersih.
Baca Juga:Gandeng Pakar hingga Akademisi, WALHI Jabar Harap EIGER Nature Jadi Pilot Project
Namun, menurut Dimas, persoalan kebencanaan tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah mengirimkan bantuan air atau merespons kejadian setelah bencana terjadi.
Pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar anggaran pemerintah benar-benar diarahkan untuk mencegah dan mengurangi risiko sebelum bencana terjadi?
BTT Kota Bogor Rp24 Miliar
Data Pemerintah Kota Bogor menunjukkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD murni 2026 dialokasikan sebesar Rp24 miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Lia Kania Dewi mengatakan, sekitar Rp18 miliar telah digunakan untuk kebutuhan tanggap darurat dan kebutuhan mendesak.
Baca Juga:Dedie Rachim: Leuweung Batutulis Tak Bisa Sepenuhnya Jadi Hutan Kota
Sementara itu, catatan BKAD menunjukkan sisa BTT saat ini sekitar Rp6,3 miliar.
Meski demikian, Lia menegaskan angka BTT tidak dapat serta-merta dianggap sebagai keseluruhan anggaran penanggulangan bencana.
Menurutnya, BTT bukan instrumen utama untuk membiayai program mitigasi yang telah direncanakan.
Program seperti pembangunan dan pengendalian banjir, drainase, penguatan kapasitas kebencanaan hingga kegiatan pencegahan lainnya pada prinsipnya dialokasikan melalui perangkat daerah terkait dalam APBD.
BTT lebih difokuskan untuk kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang sebelumnya tidak dapat diprediksi.
Artinya, keseriusan pemerintah dalam mitigasi bencana tidak cukup hanya dilihat dari besaran BTT.
Anggaran untuk pencegahan justru tersebar di sejumlah perangkat daerah sesuai kewenangannya. Kondisi tersebut membuat total anggaran mitigasi dan kesesuaiannya dengan tingkat risiko bencana tidak langsung terlihat dari data BTT semata.
Puluhan Laporan, Personel TRC Tak Sampai 40 Orang
Di lapangan, tantangan lain muncul ketika sejumlah bencana terjadi secara bersamaan.
Dimas mengungkapkan, pada periode cuaca ekstrem awal tahun, BPBD Kota Bogor pernah menerima 30 hingga 40 laporan kejadian hanya dalam sehari.
Banyaknya laporan membuat proses asesmen harus dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan kejadian yang mengancam jiwa dan keselamatan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan karena kekuatan Tim Reaksi Cepat (TRC) internal BPBD Kota Bogor belum mencapai 40 personel.
“Sekarang kekuatan kami itu kalau untuk kekuatan TRC, tim reaksi cepat internalnya BPBD Kota Bogor itu tidak sampai di 40 orang,” terang Dimas.
Dimas berharap penambahan sumber daya manusia dapat dilakukan ke depan. Menurutnya, kebutuhan ideal dengan konsep beberapa peleton diperlukan agar respons darurat dapat dilakukan lebih cepat.
Selama ini, keterbatasan tersebut diatasi melalui pola kolaborasi dengan perangkat daerah, aparatur wilayah dan elemen relawan masyarakat.
Menurut Dimas, pola tersebut membantu BPBD menangani kejadian ketika laporan datang dalam jumlah besar secara bersamaan.
Menariknya, Dimas mengatakan BPBD Kota Bogor sejauh ini belum pernah mengajukan penggunaan BTT secara khusus untuk pelayanan yang dilakukan lembaganya.
Dana BTT dapat diakses apabila terdapat dampak bencana atau kebutuhan mendesak melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah daerah.
Kabupaten Bogor Siapkan BTT Rp88,1 Miliar
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan BTT jauh lebih besar, yakni Rp88,1 miliar.
Hingga 31 Agustus 2026, realisasinya mencapai Rp35,9 miliar atau sekitar 41 persen.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp52,1 miliar BTT yang belum digunakan.
“Dari anggaran Rp88,1 miliar, realisasi Rp35,9 miliar atau 41 persen. Sisanya Rp52,1 miliar,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Kabupaten Bogor Achmad Wildan belum lama ini.
Dari perangkat daerah pengguna BTT, Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi yang terbesar dengan realisasi sekitar Rp23,6 miliar.
Disusul Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) sebesar Rp5,95 miliar, Dinas Pendidikan (Disdik) Rp2,3 miliar, Dinas Sosial (Dinsos) Rp2 miliar, BPBD Rp1,83 miliar, serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) sebesar Rp271 juta.
Namun, lagi-lagi, penggunaan tersebut tidak seluruhnya dapat diposisikan sebagai belanja kebencanaan. Sebab, BTT juga dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak lainnya sesuai ketentuan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat menyebut kendala penanggulangan bencana sejauh ini masih dapat diatasi.
“Kendala sejauh ini masih bisa kita atasi karena bekerja sama dengan OPD lain dalam penanggulangannya,” kata Ade.
WALHI Soroti Anggaran Mitigasi
Di tengah besarnya anggaran yang tersedia untuk merespons kondisi darurat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat justru meminta pemerintah memberi perhatian lebih besar pada tahap sebelum bencana terjadi.
Ketua WALHI Jawa Barat sekaligus pengamat lingkungan Wahyudin Iwang menilai perencanaan kebencanaan perlu diarahkan secara spesifik kepada wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi.
Menurutnya, peta dan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) semestinya menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas mitigasi.
“Nah, kalau bicara soal alokasi anggaran, baiknya itu lebih besar di alokasi anggaran upaya mitigasi daripada pasca,” kata Wahyudin.
Menurut Wahyudin, dokumen risiko seharusnya dapat menjelaskan secara rinci lokasi yang memiliki ancaman longsor, banjir, gunung api maupun bencana lainnya.
Dokumen tersebut juga semestinya menjadi dasar dalam menentukan bentuk mitigasi serta edukasi yang harus diberikan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana.
Ia turut mengkritik akses publik terhadap informasi kebencanaan yang dinilainya masih minim.
WALHI juga menyoroti kejadian bencana yang terus berulang di lokasi yang sama.
“Kalau bagi kami bukan bicara soal kegagalan lagi, tapi ada unsur pengabaian yang dilakukan oleh mereka (pemerintah),” kata Wahyudin.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian WALHI saat dimintai pendapat oleh SuaraBogor.id.
Pemerintah sendiri melalui BKAD Kota Bogor menyatakan program mitigasi yang telah direncanakan tidak bergantung pada BTT, melainkan tersebar dalam anggaran perangkat daerah sesuai kewenangannya.
Di sisi lain, data BPBD menunjukkan tantangan respons di lapangan tetap nyata. Puluhan kejadian dapat muncul dalam sehari, sementara jumlah personel terbatas dan penanganan harus ditopang kolaborasi lintas lembaga.
Pada akhirnya, ukuran kesiapan pemerintah menghadapi bencana bukan hanya seberapa besar anggaran darurat yang tersedia.
Hal yang tak kalah penting adalah seberapa jelas pemerintah memetakan risiko, menentukan wilayah prioritas, membiayai pencegahan, serta memperkuat kapasitas petugas sebelum bencana datang.
Kontributor : Dziharul Islam Nusantara
