SuaraBogor.id - Pemerintah Kota Bogor menyiapkan pembangunan Rumah Sakit darurat (RSD) untuk perawatan pasien positif Covid-19.
Persiapan ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Kota Bogor yang trennya terus meningkat.
"Rumah Sakit darurat itu akan dibangun di lahan seluas sekitar 4.000 m2 sampai 5.000 m2 dan dekat dengan rumah sakit," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim usai rapat di Dinas Kesehatan Kota Bogor, Selasa (15/12/2020).
Menurut Dedie, menindaklanjuti instruksi Wali Kota Bogor untuk segera menyiapkan RSD untuk pasien positif Covid-19, Dinas Kesehatan dan Direksi RSUD Kota Bogor melakukan rapat koordinasi teknis di Dinas Kesehatan membahas persiapan pembangunannya.
Ada beberapa agenda yang dibahas. Pertama, membahas lokasi rencana pembangunan RSD.
Dedie menjelaskan, semula direncanakan akan memanfaatkan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta GOR Indoor di Komplek GOR Pajajaran untuk RSD.
Namun, dengan berbagai pertimbangan, seperti efisiensi operasional tenaga kesehatan baik dokter, perawat, maupun tenaga pendukung, kebutuhan ruangan perawatan dengan yang memenuhi persyaratan, dan kedekatan rumah sakit, maka muncul beberapa usulan lain.
"Usulan yang menguat, pembangunan RSD semi permanen di lapangan terbuka tapi dekat dengan rumah sakit. Kebutuhan lahan sekitar 4.000 m2 hingga 5.000 m2," katanya.
Kemudian, muncul dua opsi yang menguat yakni di lapangan sepakbola dekat Rumah Sakit Marzuki Mahdi (RSMM) serta di lapangan soft ball di Komplek GOR Pajajaran.
Baca Juga: Perpanjang PSBMK, Bima Arya: Status Covid-19 di Kota Bogor Belum Aman
Menurut Dedie, RSD ini akan dibangun oleh kontraktor yang sudah memiliki pengalaman membangun RSD untuk pasien positif Covid-19. Seperti yang telah di bangun di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
"RSD ini tidak mandiri, tapi berada di bawah koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 serta Dinas Kesehatan," katanya.
Dalam persiapan pembangunan RSD ini, Pemkot Bogor menyiapkan beberapa pekerjaan sekaligus yakni konsultasi dengan kontraktor yang telah memiliki pengalaman membangun RS Darurat, mengurus perizinan, menyusun rencana anggaran, serta konsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPD) dan Satgas Nasional Penanganan COVID-19.
Menurut Dedie, pembangunan RS darurat Covid-19 ini sudah bisa dilakukan pada bulan Desember ini sehingga pada Februari atau Maret 2021, sudah bisa dioperasionalkan. [Antara]
Berita Terkait
-
Kabar Gembira! Akses Sementara Jalan Kawasan Batutulis Segera Dibuka, Catat Tanggal dan Aturannya
-
Senjakala Angkot Bogor! Dilema Reduksi Ratusan Angkot Tua, Antara Wajah Baru Kota dan Nasib Sopir
-
Kembangkan Potensi Ekonomi, Kawasan Heritage Jembatan Otista Bogor Ditata Selaras
-
Angkot Listrik Kota Bogor Minim Penumpang, Perlu Evaluasi Dishub
-
Menelusuri Sejarah Wisma Atlet, Bekas Mes Asian Games Kini Dicap Sarang Kuntilanak
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Ketua DPRD Kota Bogor Hadir Meriahkan HJB ke 544 dengan Gowes Bareng Bogor Hujan Onthel
-
Kabar Baik Bagi Warga Bogor! Lebih dari 1.000 Rumah Layak Bakal Dibangun Lewat Aspirasi Gerindra
-
Diresmikan Presiden Prabowo, Tiga Ruas Jalan Inpres di Kabupaten Bogor Rampung Diperbaiki
-
Tembus Rest Area Puncak, Ini Rute Kereta Api yang Sedang Dikaji Pemkab Bogor
-
Guna Hemat Anggaran, Pemkab Bogor Resmi Setop Kebijakan Sewa Kendaraan Dinas