SuaraBogor.id - Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD diminta mengobrol dengan para gubernur dan bupati yang terdampak kerumunan kepulangan Habib Rizieq Shihab awal Novemeber 2020 lalu. Kepala daerah itu sampai diperiksa polisi karena kasus itu.
Kepala daerah yang diperiksa polisi di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bogor.
Hal tersebut diungkap Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa yang menyebut jika banyak gubernur mengartikan berbeda dari pernyataan yang telah dilontarkan Menkopulhukam Mahfud MD. Hingga pernyatan soal penjemputan Habib Rizieq Shihab kini justru malah menimbulkan polemic tersendiri antara menteri dan kepala daerah.
Saan meminta agar Mahfud MD melakukan klarifikasi terkait seluruh statemen yang pernah dilontarkan Mahfud. Di mana Menko Polhukam sempat sesumbar memperbolehkan penjemputan Habib Rizieq Shihab.
“Pak Menko Polhukam harus klarifikasi juga terkait itu semua. Karena kepala daerah menafsirkan beda-beda,” ungkap Saan Mustopa.
Lebih lanjut, dirinya meminta kepada Mahfud agar cepat meyelesaikan permasalahan yang tengah menjadi perhatian pasca statemen yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat pasca pemeriksaan yang dilakukan polisi terkait berkumpulnya massa habib Rizieq.
“Menurut saya lebih baik minta diselesaikan secepatnya saja, Menko Polhukam berbicara dengan gubernur-gubernur yang memang daerahnya ketiban masalah kerumunan,” ujar Saan Mustopa.
Menurut Saan, apabila Mahfud mengumpulkan para kepala daerah diyakini bisa menghindari polemik berkepanjangan yang tidak produktif terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Daripada berpolemik dan tidak produktif. Ya menurut saya klarifikasi dan mediasi sama-sama menjaga situasi ditengah covid energi kita,” tuturnya.
Baca Juga: Panas dengan Mahfud MD, Ridwan Kamil Sindir Pemimpin Tak Adil Masuk Neraka
Berita Terkait
-
Mahfud MD Bongkar Fenomena 'Peradilan Sesat': Hakim Bisa Diteror hingga Dijanjikan Promosi Jabatan
-
Singgung Kasus Tom Lembong hingga Nadiem, Mahfud Ungkap Bahaya Intervensi Politik di Hukum RI
-
Mahfud Tegaskan Gaya Militer Tak Cocok dalam Budaya Polri, Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Mahfud Sebut Diskusi Reformasi Polri dengan Prabowo Berlangsung Hangat dan Mengasyikkan
-
Mahfud MD: KPRP Rekomendasikan Rangkap Jabatan Polri Dibatasi Lewat UU ASN
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Ada Hak Khusus? Forum Mahasiswa Indonesia Cium Kejanggalan Tuntutan Kasus Julia Tobing
-
6 Fakta Kasus Narkoba ASN di Bogor: Gunakan Sabu Sejak 2024 hingga Rencana Tes Urine Massal
-
Polres Bogor Peringkat Ke 2 Se Jabar: Ungkap 113 Kasus Narkoba, Sita Barang Bukti Senilai Rp3 Miliar
-
Bupati Bogor Warning Keras ASN Pengguna Narkoba: Tak Ada Toleransi, Sanksi Tegas Menanti!
-
ASN Kecamatan di Bogor Terciduk Nyabu: Setahun Lebih Konsumsi Narkoba, Karir Terancam Tamat