Pasien COVID-19 Depok Tewas Ditolak 10 Rumah Sakit, Ini Kata Satgas COVID

SuaraBogor.id - Seorang pasien COVID-19 dari Depok tewas ditolak 10 rumah sakit. Rumah sakit itu sebagian ada di Kota Depok.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kota Depok Dadang Wihana mengatakan sampai kini pihaknya belum mendapatkan data lengkap almarhum pasien COVID-19 yang ditolak itu. Bahkan dia juga belum bisa memastikan pasien itu warga Depok atau bukan.

Sebab, pihak LaporCovid-19 belum memberikan data pasien tersebut.

"Kami sudah meminta LaporCovid-19 untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan terkait hal ini kepada publik dengan kronologis kejadian itu. Saya menghubungi pihak pelapor Covid-19, mereka belum bersedia memberikan data pasien dan alamat ya di mana," kata Dadang ketika dikonfirmasi.

Baca Juga: Data Lengkap Pasien Covid-19 di Pandeglang Bocor, Begini Kata Dinkes

Lebih lanjut kata Dadang, terkait penolakan rumah sakit itu ada di Depok dan di luar Depok.

"Kami minta pihak lapor Covid-19 untuk menjelaskan kronologis. Itu penting agar terang menderang. Untuk internal pemerintah sebagai evaluasi kami. Kami mohon data diberikan secara internal untuk formulasi kebijakan. Data pasien tidak diberikan. Informasi sementara warga Depok, tapi kita harus tahu dulu secara pasti alamat ya," tutup Dadang.

Kronologis

Pasien COVID-19 Depok tewas 3 Januari lalu karena ditolak 10 rumah sakit. Parahnya pasien COVID-19 itu tewas di taksi online.

Kasus mengenaskan itu didapat dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives atau CISDI. Dalam rilis CISDI itu disebutkan berdasarkan data "laporan COVID-19".

Baca Juga: Prakiraan Cuaca BMKG 18 Januari: Depok Hujan Ringan, Kota Bogor Hujan Petir

Dalam laporan CSDI, mereka menerima berbagai laporan sulitnya pasien COVID-19 menerima akses.

"Salah seorang keluarga pasien di Depok melaporkan, pada 3 Januari 2021," kata Tri Maharani, relawan tim BantuWargaLaporCovid19 dalam rilis CISDI.

CISDI pun menerima laporan banyak rumah sakit menolak dan tidak bisa menampung pasien COVID-19. Ini yang mengakibatkan lonjakan kasus yang tidak terkendali menyebabkan RS tak mampu menampung pasien.

"Dari akhir Des @LaporCovid mendapatkan 23 laporan kasus pasien yang ditolak RS karena penuh, pasien yang meninggal di perjalanan, dan meninggal di rumah," kata Tri Maharani.

Tri Maharani menekankan bahwa situasi layanan kesehatan sudah genting.

“Tanda-tanda kolaps layanan kesehatan sebenarnya sudah terindikasi sejak bulan September 2020, yang kemudian mereda pada periode pemberlakuan PSBB di Jakarta. Menjelang pertengahan November 2020, saat pelaksanaan pilkada serentak dan libur Nataru, memperburuk ketidakmampuan RS menampung pasien,” dalam siaran persnya.

Di lapangan, LaporCovid19 menemukan bahwa sistem rujuk antar fasilitas kesehatan tidak berjalan dengan baik, sistem informasi kapasitas Rumah Sakit tidak berfungsi. Banyak warga yang memerlukan penanganan kedaruratan kesehatan akibat terinfeksi Covid-19 tidak mengetahui harus ke mana.

Kondisi ini diperparah dengan permasalahan sistem kesehatan yang belum kunjung diatasi, di antaranya keterbatasan kapasitas tempat tidur, minimnya perlindungan tenaga kesehatan dan tidak tersedianya sistem informasi kesehatan yang diperbarui secara real-time.

Di sisi lain, pekerjaan rumah Menteri Kesehatan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan belum kunjung terlihat nyata. Setidaknya 620 tenaga kesehatan meninggal akibat terpapar Covid-19 hingga Jumat, 15 Januari 2021. Jika tidak segera diatasi, semakin banyak warga meninggal hanya karena otoritas abai dalam memberikan hak atas layanan dan perawatan kesehatan.

Di tengah maraknya kampanye vaksin, pemerintah justru abai dengan penegakan 3T (testing, tracing, treatment) dan tidak memiliki komitmen penuh untuk melakukan karantina wilayah atau pembatasan sosial secara ketat. Sebaliknya, situasi penularan yang meningkat ini justru seolah menjadi beban masyarakat saja yang harus melakukan 3M.

Tren terbaru juga menunjukkan, mereka yang meninggal semakin banyak dari kalangan tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas layanan primer, seperti puskesmas dan klinik. Ini menunjukkan, penyebaran wabah yang semakin meluas dan dalam di komunitas, selain juga minimnya proteksi terhadap tenaga kesehatan, termasuk yang bertugas di layanan primer. Survei Kebutuhan Puskesmas CISDI periode Agustus-September 2020, sebanyak 40 persen puskesmas masih kekurangan masker bedah untuk memberikan pelayanan pada pasien dengan gejala COVID-19.

Olivia Herlinda, Direktur Kebijakan CISDI, mendorong langkah-langkah drastis oleh pemerintah agar layanan kesehatan nasional tidak runtuh. “Komunikasi publik yang berbasis bukti, fokus dan tidak terdistorsi dengan narasi-narasi palsu harusnya sejak awal pandemi telah dilakukan.

Ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam membangun strategi maupun melaksanakan praktik komunikasi yang transparan dan akuntabel menyebabkan gagalnya masyarakat sepenuhnya menyadari kegawatan situasi pandemi ini. Hal ini menyebabkan upaya pemerintah menambah kapasitas tempat tidur dan tenaga kesehatan tidak akan pernah mencukupi kebutuhan layanan kesehatan di tingkat rujukan, untuk menampung jumlah pasien dalam kondisi sedang hingga berat dan kritis. Selain itu, perbaikan sistem informasi kesehatan sudah tidak mungkin ditunda lagi.

Publik harus mendapatkan akses terhadap pendataan dan informasi dengan pembaruan real-time. Di tingkat layanan kesehatan primer, pengendalian kasus dan penapisan pasien kritikal untuk dilakukan, di bawah narasi transformasi layanan kesehatan primer dan reformasi sistem kesehatan nasional. Berbagai inovasi di tingkat kesehatan primer dan rujukan melalui inovasi sosial maupun pemanfaatan teknologi seperti pengembangan telemedicine dan rumah sakit virtual covid akan membantu menetapkan skala prioritas penanganan pasien. Sesungguhnya saat ini kita tidak lagi mempunyai waktu. Kita harus kerahkan semua daya upaya demi menyelamatkan nyawa manusia.”

Kontributor : Supriyadi