CISDI pun menerima laporan banyak rumah sakit menolak dan tidak bisa menampung pasien COVID-19. Ini yang mengakibatkan lonjakan kasus yang tidak terkendali menyebabkan RS tak mampu menampung pasien.
"Dari akhir Des @LaporCovid mendapatkan 23 laporan kasus pasien yang ditolak RS karena penuh, pasien yang meninggal di perjalanan, dan meninggal di rumah," kata Tri Maharani.
Tri Maharani menekankan bahwa situasi layanan kesehatan sudah genting.
“Tanda-tanda kolaps layanan kesehatan sebenarnya sudah terindikasi sejak bulan September 2020, yang kemudian mereda pada periode pemberlakuan PSBB di Jakarta. Menjelang pertengahan November 2020, saat pelaksanaan pilkada serentak dan libur Nataru, memperburuk ketidakmampuan RS menampung pasien,” dalam siaran persnya.
Di lapangan, LaporCovid19 menemukan bahwa sistem rujuk antar fasilitas kesehatan tidak berjalan dengan baik, sistem informasi kapasitas Rumah Sakit tidak berfungsi. Banyak warga yang memerlukan penanganan kedaruratan kesehatan akibat terinfeksi Covid-19 tidak mengetahui harus ke mana.
Kondisi ini diperparah dengan permasalahan sistem kesehatan yang belum kunjung diatasi, di antaranya keterbatasan kapasitas tempat tidur, minimnya perlindungan tenaga kesehatan dan tidak tersedianya sistem informasi kesehatan yang diperbarui secara real-time.
Di sisi lain, pekerjaan rumah Menteri Kesehatan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan belum kunjung terlihat nyata. Setidaknya 620 tenaga kesehatan meninggal akibat terpapar Covid-19 hingga Jumat, 15 Januari 2021. Jika tidak segera diatasi, semakin banyak warga meninggal hanya karena otoritas abai dalam memberikan hak atas layanan dan perawatan kesehatan.
Di tengah maraknya kampanye vaksin, pemerintah justru abai dengan penegakan 3T (testing, tracing, treatment) dan tidak memiliki komitmen penuh untuk melakukan karantina wilayah atau pembatasan sosial secara ketat. Sebaliknya, situasi penularan yang meningkat ini justru seolah menjadi beban masyarakat saja yang harus melakukan 3M.
Tren terbaru juga menunjukkan, mereka yang meninggal semakin banyak dari kalangan tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas layanan primer, seperti puskesmas dan klinik. Ini menunjukkan, penyebaran wabah yang semakin meluas dan dalam di komunitas, selain juga minimnya proteksi terhadap tenaga kesehatan, termasuk yang bertugas di layanan primer. Survei Kebutuhan Puskesmas CISDI periode Agustus-September 2020, sebanyak 40 persen puskesmas masih kekurangan masker bedah untuk memberikan pelayanan pada pasien dengan gejala COVID-19.
Baca Juga: Data Lengkap Pasien Covid-19 di Pandeglang Bocor, Begini Kata Dinkes
Olivia Herlinda, Direktur Kebijakan CISDI, mendorong langkah-langkah drastis oleh pemerintah agar layanan kesehatan nasional tidak runtuh. “Komunikasi publik yang berbasis bukti, fokus dan tidak terdistorsi dengan narasi-narasi palsu harusnya sejak awal pandemi telah dilakukan.
Ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam membangun strategi maupun melaksanakan praktik komunikasi yang transparan dan akuntabel menyebabkan gagalnya masyarakat sepenuhnya menyadari kegawatan situasi pandemi ini. Hal ini menyebabkan upaya pemerintah menambah kapasitas tempat tidur dan tenaga kesehatan tidak akan pernah mencukupi kebutuhan layanan kesehatan di tingkat rujukan, untuk menampung jumlah pasien dalam kondisi sedang hingga berat dan kritis. Selain itu, perbaikan sistem informasi kesehatan sudah tidak mungkin ditunda lagi.
Publik harus mendapatkan akses terhadap pendataan dan informasi dengan pembaruan real-time. Di tingkat layanan kesehatan primer, pengendalian kasus dan penapisan pasien kritikal untuk dilakukan, di bawah narasi transformasi layanan kesehatan primer dan reformasi sistem kesehatan nasional. Berbagai inovasi di tingkat kesehatan primer dan rujukan melalui inovasi sosial maupun pemanfaatan teknologi seperti pengembangan telemedicine dan rumah sakit virtual covid akan membantu menetapkan skala prioritas penanganan pasien. Sesungguhnya saat ini kita tidak lagi mempunyai waktu. Kita harus kerahkan semua daya upaya demi menyelamatkan nyawa manusia.”
Berita Terkait
-
Lisa Mariana Bangga Umumkan Sudah Cerai, Bikin Malu Mertua karena Kasus dengan Ridwan Kamil?
-
Sebelum Panggil Ridwan Kamil, KPK Dalami Aliran Dana BJB ke Lisa Mariana: Apa Hubungannya?
-
Skandal Buktikan Anak Kandung, Ini Deretan Tokoh yang Pernah Lakukan Tes DNA
-
Melacak Buyut Miliano Jonathans Satu dari 12 Keluarga Belanda Depok
-
Mobil BJ Habibie Disita KPK: Jejak Korupsi Bank BJB Mengarah ke Ridwan Kamil?
Terpopuler
- Breaking News! Akhir Pahit Mees Hilgers di FC Twente
- Satu Kata Misteri dari Pengacara Pratama Arhan Usai Sidang Cerai dengan Azizah Salsha
- Uya Kuya Klarifikasi Video Joget 'Dikira Rp3 Juta per Hari itu Gede'
- 15 Titik Demo di Makassar Hari Ini: Tuntut Ganti Presiden, Korupsi CSR BI, Hingga Lingkungan
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 24 Agustus: Raih Skin SG2 dan Diamond di Akhir Pekan
Pilihan
-
Here We Go! FC Utrecht Lepas Miliano Jonathans ke Timnas Indonesia
-
Danantara Pecat Immanuel Ebenezer dari Komisaris Pupuk Indonesia Usai Terjaring OTT KPK!
-
Emil Audero Debut Sensasional, Kini Siap Duel Lawan Jay Idzes di Akhir Pekan
-
Starting XI Terbaik Liga Inggris Pekan Kedua: Minus Pemain Manchester United
-
Terungkap! Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans Awalnya Beda Proyeksi di Timnas Indonesia
Terkini
-
Skandal Suap Kades Cikuda, Perusahaan Properti Diduga Jadi Otak di Balik Uang Rp3 Miliar
-
Dugaan Gratifikasi Rp 3 Miliar Guncang Bogor, Kades Cikuda Diperiksa Terkait Jual Beli Tanah
-
Siap-Siap! Tarif PBB Kota Bogor Naik Jadi 0,25%
-
Buruan! Link DANA Kaget Spesial Hari Ini, Dapatkan Saldo Gratis Tanpa Ribet
-
5 Fakta Drama Uang Rp50 Juta Milik Korban Pencurian di Kejari Bogor, Kok Bisa Nggak Ada?