Dinilai Tak Serius Tangani Banjir, PSI Ajukan Interpelasi Terhadap Anies

SuaraBogor.id - Dinilai tidak serius tangani banjir di Jakarta, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta ajukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Justin Untaya menilai, bahwa orang nomor wahid di DKI Jakarta itu yakni Anies Baswedan tidak serius terhadap amanahnya, dalam penanggulangan bencana banjir Jakarta.

"PSI menilai, Gubernur Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir," katanya dikutip dari Ayojakarta.com - media jaringan - Suarabogor.id, Jumat (26/2/2021).

Justin menjelaskan, hak interpelasi diambil sebagai langkah konstitusional terakhir untuk mempertahankan tanggung jawab moral dan politik PSI kepada warga Jakarta.

Baca Juga: Soal Banjir Jakarta, PSI Siap Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Anies

Justin menuturkan, PSI juga mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir dan ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi.
Dia juga mengalami kebingungan kosakata Anies serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali.

Padahal, kata dia, Anies sudah menjabat selama 3,5 tahun, tetapi justru mendorong revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.

"Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita,” ujar Justin.

Menurut dia, lambatnya Pemprov DKI dalam pembebasan lahan menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya upaya Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan.

Selain itu, Justin menyebut, Anies harus menunjukkan keberpihakan anggaran terhadap penanggulangan banjir selama ini.

Baca Juga: 25 Hari Kebanjiran, Warga Muaragembong Tak Bisa Kemana-mana Tanpa Sampan

Misalnya, batalnya pembebasan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp160 miliar pada APBD-Perubahan tahun 2019. Justin mengungkapkan, saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit.