Rocky Gerung: Jika Jokowi Minta Maaf, Habib Rizieq Harus Dibebaskan

SuaraBogor.id - Rocky Gerung komentar soal kerumunan massa Jokowi di NTT. Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa minta maaf atas kerumunan massa itu.

Namun bisa jadi permintaan maaf Jokowi itu dipandang mempunyai konsekwensi Habib Rizieq harus dibebaskan karena dipenjara akibat kasus kerumunan massa di Petamburan. Sementara kerumunan massa Jokowi di NTT diduga langgar protokol kesehatan.

"Gak ada yang terlambat kalau gak ada arogansi. Keterlambatan itu disebabkan oleh arogansi, karena dianggap konsekuensinya panjang. Kalau minta maaf berarti kalah, padahal Jokowi pernah bilang negara gak boleh kalah," ungkap Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com dari tayangan dalam kanal YouTube miliknya, pada Jumat (26/2/2021)

"Orang ingat lagi kan negara gak boleh kalah, makanya presiden ga jelas. Kan boleh minta maaf meskipun bikin salah gitu. Negara harus benar mululu. Presiden harus terus menerus tidak boleh disalahkan," sambungnya.

"Kalau presiden minta maf berarti harus dilepaskan dari penjara," tegas Rocky Gerung.

Menyoroti hal itu, Rocky Gerung menegaskan bahwa masalahnya tak main-main dan harus mendapatkan perhatian dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Jadi saya membayangkan kerumitan Kapolri (ada tuntutan soal kasus ini). Apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah MUI yang menandakan sinyal moral. Lain kalau yang melaporan orang yang pembenci," ungkapnya.

Soal tuntutan yang kemudian muncul dari tokoh MUI, Hersubeno Arief selaku kawan diskusi bertanya apakah keruhnya situasi sekarang bisa diubah apabila Presiden Jokowi meminta maaf.

Terlepas dari adanya masalah itu, Rocky Gerung mengkritik keras kabinet Jokowi yang seakan kerjanya tidak jelas.

Baca Juga: Kerumunan Massa di NTT, Rocky Gerung Bilang Jokowi Bisa Minta Maaf, Tapi...

Sampai-sampai, dia menduga sejumlah menteri aslinya mencibir Presiden Jokowi. Hanya saja, hal itu urung dilakukan.

"Kalau saya bayangkan, kabinet ini ngapain. Setiap kali ada isu berupaya untuk dicegah dengan apology kekanak-kanakan," tukasnya.

"Diam-diam beberapa menteri mencibir apa yang dilakukan presiden tapi gak bisa ngomong. Coba tanya Sri Mulyani, saya kira setuju (Jokowi dimintai keterangan) tapi dia gak mungkin ucapin," lanjut Rocky Gerung.

Sosok Menkopolhukam Mahfud MD pun tak luput disinggungnya. Sebagai akademis, kata Rocky Gerung, Mahfud MD seharusnya tak mempermasalahkan pemanggilan.

"Mahfud pasti juga setuju sebagai orang yang tahu hukum. Tapi dia jadi bisu kalau sudah ditatap pers. Otak akademis berhenti, pragmatisme politik di istana menjijikkan," tandas Rocky Gerung.