Kasus Kerumunan Jokowi di NTT Dinilai Wajar Karena Dicintai Rakyat

SuaraBogor.id - Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menilai wajar, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) disambut kerumunan massa di NTT beberapa waktu lalu.

Inas Nasrullah Zubir mengatakan, pada pemilihan Presiden 2019 sebagian besar warga NTT memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurutnya, mengenai kasus kerumunan Jokowi itu ia melihat, bahwa Jokowi sangat dirindukan pun juga dicintai rakyatnya.

"Seorang Presiden yang dicintai oleh rakyatnya, pasti akan ditunggu kehadiran dengan sangat antusias dalam kondisi apa pun, sehingga tidak bisa seenaknya menyalahkan Pak Jokowi yang begitu dicintai oleh rakyat NTT," katanya, dikutip Suarabogor.id dari Suara.com, Minggu (28/2/2021).

Namun, sambutan masyarakat yang memicu kerumunan serta acara bagi-bagi bingkisan dari Jokowi kemudian dilaporkan sejumlah kalangan ke polisi, meskipun laporan tidak diterima.

Baca Juga: Dua Media Asing Tayangkan Viral Anakan Hiu di NTT Mirip Manusia

Inas menambahkan, Jokowi selalu ingin dekat dengan rakyatnya. Hal itu terlihat saat Jokowi menyapa warga melalui jendela mobil.

"Wajar saja jika beliau selalu senang dan bersemangat untuk bertemu dengan rakyatnya," kata dia.

Karena itu, menurut Inas, tim protokoler dan paspampres harus kerja lebih keras mengingatkan Jokowi tentang pentingnya menghindari kerumunan masyarakat saat ia kunjungan ke daerah. Apalagi saat ini masih di masa pandemi.

Inas mengatakan kerumunan massa saat menyambut Jokowi tidak merugikan masyarakat lainnya. Berbeda dengan saat massa menyambut kedatangan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta, beberapa waktu lalu.

"Peristiwa kerumunan di NTT ini sebenarnya tidak separah kerumunan ketika Rizieq Shihab dijemput oleh pendukungnya di Bandara Soetta. Rizieq Shihab sempat berorasi dari atas mobil yang terbuka kapnya, tapi ternyata juga tidak diproses oleh kepolisian," kata Inas.

Baca Juga: Kerumunan di Kunjungan Jokowi, Legislator: Warga Rindu Pemimpin Negara

Meski demikian, Inas berharap peristiwa seperti di NTT tidak terulang. Protokoler dan paspampres perlu meninjau kembali standar operasional prosedur dalam mengatur kunjungan kerja Presiden.