Munarman soal Kudeta Demokrat: Negara Hukum Versus Negara Kekuasaan

SuaraBogor.id - Eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman turut mengomentari terkait kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat saat ini. Dia menyebutkan bahwa apa yang saat ini dipertontonkan seperti khalayak negara hukum versus negara kekuasaan.

Meski bukan termasuk dalam lingkaran partai berlambang mercy itu, tetapi dirinya merasa gerah dengan kisruh yang terjadi. Munarman mengatakan, kisruh yang terjadi di tubuh internal Partai Demokrat antara kubu Moeldoko dan AHY merupakan bagian dari kehidupan negara yang semakin tidak jelas.

“Gonjang-ganjing PD akan menjadi ujian bagi konstitusionalisme versus kekuasaan, negara hukum versus negara kekuasaan, rule of law versus rule of power,” katanya dikutip dari Suara.com, Senin (15/3/2021).

Bahkan dirinya merasa gonjang-ganjing Partai Demokrat antara kubu Moeldoko dan AHY ini sangat lucu.

Baca Juga: Relawan Ingatkan SBY dan AHY, Jokowi Bisa Marah Besar Dirong-rong Terus

“Gonjang-ganjing Partai Demokrat ini makin lucu, ya. Saya mau kasih komentar publik karena makin hari makin enggak jelas kehidupan di negara ini,” kata Munarman.

Panasnya Partai Demokrat bermula ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap adanya upaya kudeta terhadap partainya. Ia mendapatkan informasi kalau kader dan mantan kader Demokrat bersatu dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

GPK PD disebutnya melakukan upaya adu domba dan menghasut antara pimpinan DPP dengan Ketua DPD dan DPC.

Tidak lama berselang, isu kudeta pun meluas sampai menyangkut pihak eksternal. Nama Kepala Staf Kepresiden (KSP) berhembus tipis sebagai bagian dari upaya kudeta pada saat itu.

Kian memanas, secara mengejutkan Partai Demokrat resmi memecat tujuh kadernya yang dianggap telah terbukti menjadi dalang percobaan melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Baca Juga: Marzuki Alie ke Pengacara Kubu AHY: Anda Harus Tahu Siapa yang Ditindas

Ketujuh orang tersebut adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya dan Marzuki Alie.

Tidak tinggal diam, ketujuh orang tersebut lantas muncul di publik dan menyatakan kekecewaannya. Selain kecewa dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dianggap tidak mampu meningkatkan elektabilitas, mereka juga menolak adanya politik dinasti di dalam tubuh partai.

Puncaknya, mereka nekat menggelar Konferensi Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara untuk mengusung ketua umum yang baru. Nama Moeldoko pun terpilih sebagai Ketum Demokrat Versi KLB.

Keterlibatan Moeldoko itu jelas membuat SBY naik pitam.

“Banyak yang tak percaya, Moeldoko tega, berdarah dingin, melakukan kudeta,” kata SBY lewat konferensi pers yang digelar di kediaman pribadi, yakni Cikeas Bogor, Jumat (5/3/2021).

Bukan hanya SBY, AHY juga tidak bisa menahan emosi. Menurutnya, KLB Deli Serdang itu inkonstitusional karena tidak sesuai dengan AD/ART partai.

“Saya menyampaikan keterangan ini dalam kapasitas sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat,” kata AHY memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3/2021).

“KLB itu dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader, yang juga bersekongkol, berkomplot dengan aktor eksternal,” sambungnya.

Demi mempertahankan kursi kepemimpinannya, AHY bergerilya ke KemenkumHAM, Kemenko Polhukam, dan KPU. Sementara Demokrat versi Moeldoko mengaku bakal mendaftarkan kepengurusannya ke Kemenkumham.

Hingga kini, kubu Demokrat versi AHY dan versi KLB Deli Serdang masih asyik saling melaporkan kepada pihak kepolisian atas berbagai tuduhan.