Dukung Pemulihan Ekonomi, Bupati Bogor Optimalkan APBD

SuaraBogor.id - Bupati Bogor Ade Yasin hadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/3/2021). Selanjutnya kegiatan Munas dilanjutkan di Hotel Indonesia Kempinski secara hybrid dan secara virtual.

Hadirnya Bupati Ade Yasin menegaskan sebuah komitmen mendukung pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan APBD sebagai instrumen fiskal percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Munas V Apkasi kali ini pun mengusung tema penguatan kapasitas daerah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 melalui kolaborasi pusat, daerah, dan swasta dengan dukungan kebijakan yang berpihak.

Membuka Munas V Apkasi, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan dua strategi khusus dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia, yakni, program Padat Karya Bantu Pemulihan Ekonomi Daerah, dan Jaga Kewaspadaan Dalam Hadapi Pandemi.

“Program padat karya tunai menjadi kunci untuk memulihkan daya beli masyarakat sekaligus mengungkit ekonomi di tingkat daerah selama masa pandemi saat ini. Oleh sebab itu, program-program yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah harus memberi prioritas pada pembukaan lapangan kerja melalui padat karya tersebut,” terangnya.

Joko Widodo juga meminta agar, pemerintah daerah juga harus merespons cepat kebutuhan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyak terdampak akibat pandemi ini.

Meski bantuan bagi para pelaku UMKM telah diguyurkan oleh pemerintah pusat, apabila anggaran daerah memungkinkan, maka pemerintah daerah dapat ikut membantu meringankan beban bagi para pelaku UMKM di daerah masing-masing.

“Selanjutnya, beberapa waktu kasus Covid-19 harian relatif menurun sebagai dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan vaksinasi massal. Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah untuk tidak lengah dan tetap menjaga kewaspadaan," ujar Presiden.

Lanjut Presiden, dalam penanganan pandemi Covid-19 ini belum berakhir. Presiden menghimbau kepada para bupati di seluruh Indonesia, agar program vaksinasi massal yang juga digelar di daerah untuk dikawal secara detail, mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.

Baca Juga: Jokowi: Saya Pastikan Hingga Juni Tak Ada Beras Impor Masuk Indonesia

Presiden meminta adanya prioritas pemberian vaksin. Selepas vaksinasi untuk tenaga kesehatan, maka prioritas selanjutnya ialah diberikan ke titik-titik padat interaksi dan mobilitas seperti pekerja dan pelayan publik di pasar, terminal, pelabuhan, bandara, dan lainnya.

"Target setiap kabupaten itu harus tahu. Saya datang ke sebuah kabupaten saya tanya harus mengerti. Ditanya kasus harian covid berapa juga harus tahu dengan detail karena ini persoalan besar yang semua bupati harus tahu," imbuhnya.