SuaraBogor.id - Nelayan pantai selatan Cianjur, Jawa Barat, mendapatkan fasilitas penunjang dari Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Fasilitas penunjang untuk nelayan Cianjur ini berupa perbaikan infrastrukur menuju dermaga, guna meningkatkan penghasilan mereka.
"Nelayan di Cianjur yang selama ini minoritas karena jumlahnya sedikit akan kita perhatikan lebih, termasuk memberikan bantuan fasilitas penunjang untuk memudahkan mereka meningkatkan hasil tangkapan saat melaut, sehingga status ekonomi mereka meningkat," kata Bupati Cianjur Herman Suherman di Cianjur, dilansir dari Antara.
Herman Suherman menjelaskan, kemudahan dalam pengajuan kredit hingga pengadaan alat penunjang seperti perahu dan alat untuk melaut lainnya, akan menjadi perhatian pihaknya, sehingga nelayan tidak lagi terlilit hutang ke bank keliling.
Bahkan ungkap dia, Pemkab Cianjur berusaha mendorong agar pengelolaan Pelabuhan Jayanti dialihkan ke Pemprov Jabar, guna menjamin kesejahteraan nelayan di pantai selatan karena untuk mengelola pelabuhan dari APBD Cianjur, tidak memungkinkan.
"Kita tidak mungkin sanggup karena terlalu besar biayanya ditambah sekarang pandemi, sehingga kita mendorong agar Pelabuhan Jayanti dikelola Pemprov Jabar supaya kesejahteraan nelayan di selatan Cianjur terjamin," katanya.
Sementara Hari Nelayan Nasional yang jatuh tanggal 6 April, masih banyak nelayan di Cianjur yang jauh dari kata sejahtera akibat kurangnya perhatian dari pemerintah, bahkan tidak sedikit dari mereka berhenti melaut karena terlilit hutang ke bank keliling.
Sehingga perahu yang selama ini menjadi andalan untuk mencari nafkah terpaksa dijual untuk menutupi hutang ke rentenir. Tidak sedikit pula yang beralih profesi menjadi buruh serabutan karena tidak memiliki biaya untuk melaut dengan hasil tangkapan yang tidak maksimal.
"Selain mengalami krisis ekonomi akibat pandemi, kurangnya perhatian dari pemerintah membuat ekonomi nelayan semakin krisis. Perhatian pemerintah menurut saya selama ini kurang, sehingga banyak nelayan yang ada di Jayanti gulung tikar," kata Ketua Kelompok Nelayan Jayanti, Euis Purnamasari.
Baca Juga: Mau Edarkan Obat Keras ke Nelayan Banyuwangi, Residivis Diciduk Polisi
Tidak hanya itu, sejumlah nelayan terpaksa meminjam uang ke bank keliling untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan operasional melaut yang hasilnya tidak sesuai, sehingga mereka terus terlilit hutang ke rentenir yang tidak pernah lunas.
"Kami berharap tidak hanya sarana dan prasarana penunjang yang diberikan pemerintah, kalau bisa dibuatkan koperasi khusus nelayan, sehingga saat paceklik mereka tidak lagi terlilit hutan ke bank keliling yang sudah jelas menyengsarakan," katanya. [Antara]
Berita Terkait
-
Kasus Nelayan Aceh Ditangkap di Thailand: 13 Bebas, 5 Masih Ditahan
-
Target Revitalisasi Tambak Pantura 20.000 Hektare, Pemerintah Baru Siapkan 6.000 Hektare
-
Pemerintah Targetkan Pembangunan 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026 dengan Anggaran Rp10 T
-
Laut Raja Ampat Tercemar Tambang, Greenpeace Ungkap Dampaknya bagi Nelayan Adat
-
Abu Vulkanik Cukup Tebal Sampai ke Cianjur, CFD Sepi dan Kendaraan Tertutup Debu
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN
-
Sebelum Terjaring OTT, Pihak Kementerian ATR/BPN Diduga Terima Rp300 Juta dari Summarecon Agung
-
KPK Tak Bidik Latar Belakang Politik Fahd El Fouz di Kasus Korupsi ATR/BPN
-
OTT Ke-20 KPK Terkait HGB Bogor: Seret Pejabat BPN, Eks Bupati Kebumen, dan Bos Summarecon
-
BRI Sabet Indonesia Sports Industry of the Year 2026, Konsisten Dukung Kemajuan Olahraga Indonesia