SuaraBogor.id - Tahun ini masyarakat Bogor tidak dapat bantuan sosial (Bansos). Sebab, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan anggaran bansos bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.
Nampaknya, masyarakat Bogor harus bersabar dengan keputusan yang diambil Pemkab Bogor mengenai bansos.
Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, tahun ini masyarakat Bogor Tak Dapat Bansos dikarenakan, Pemkab Bogor sudah mengalokasikan sejumlah anggaran pada program satu miliar satu desa (Samisade).
"Kami sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp311,8 miliar untuk 349 desa di 38 kecamatan. Jadi saya rasa anggaran itu cukup untuk masyarakat," katanya, dilansir dari Ayojakarta.com -jaringan Suara.com Kamis (8/4/2021).
Penggunaan anggaran Samisade yang dilakukan dengan sistem padat karya, diyakini cukup untuk membantu masyarakat yang menjadi korban PHK. Sebab, masyarakat di 349 desa bisa ikut bekerja dalam program pembangunan di desanya masing-masing.
"Kalau padat karya masyarakat kan bisa ikut bekerja di sana, dan mendapatkan upah di setiap program pembangunan desa. Jadi saya rasa anggaran itu cukup untuk mendongkrak pendapatan masyarakat," ucapnya.
Meski DPRD Kabupaten Bogor sudah mengeluarkan surat rekomendasi, agar Pemkab Bogor menyiapkan anggaran untuk bansos di tahun ini, namun hal tersebut nampaknya sulit untuk direalisasikan. Sebab, anggaran di sejumlah dinas sudah dialokasikan untuk program Samisade tersebut.
"Anggaran semua dinas sudah kami alihkan. Saya rasa dengan Samisade ini cukup untuk membantu masyarakat. Jadi kami belum bicara lebih lanjut soal Bansos di tahun ini," tuturnya.
Seperti diketahui, pada 2020 kemarin, Pemkab Bogor memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi berupa beras melalui anggaran daerah senilai Rp188 miliar.
Baca Juga: Satu Murid Positif COVID-19 Saat Ikut Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka
Bantuan tersebut dibagikan kepada 200 ribu keluarga, dengan masing-masing menerima 30 kilogram beras sebanyak tiga kali, pada Bansos tahap pertama, tahap dua dan bansos tahap tiga.
Dari Rp384 miliar dana penanganan covid-19-19 dibagi menjadi tiga pos anggaran. Yaitu untuk penanganan kesehatan senilai Rp191 miliar penanganan dampak ekonomi senilai Rp4 miliar dan anggaran penyediaan bantuan sosial Rp188,99 miliar.
Berita Terkait
-
Potret Pilu Pendidikan di Bogor, Kakak Adik di Parung Bertukar Seragam Demi Sekolah
-
Skandal 600 Ribu Rekening: Penerima Bansos Ketahuan Main Judi Online, Kemensos Ancam Cabut Bantuan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
7 Lokasi Perumahan di Bogor, Harga Mulai 150 Jutaan Cocok untuk Karyawan Gaji UMR
-
Siswa SMKN 1 Cileungsi Kembali Belajar dengan Tenda Darurat usai Gedung Rusak
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Sentilan Keras Eva Marthiana untuk Pengurus dan Kader PKK Bogor: Jaga Ucapan, Jangan Arogan
-
Gelombang Kecaman Publik dan Pertanyaan untuk Pemerintah Soal MBG
-
Kisah Haru dari Citeureup Bogor yang Mengguncang Panggung Internasional
-
Wabup Bogor Ajak ASN Teladani Rasulullah: Kunci Peningkatan Pelayanan dan Soliditas Daerah
-
Ultimatum Menkeu Purbaya: Bank BUMN Diguyur Rp200 T, Dilarang Cuma Santai-santai Beli Obligasi