TMII Ngaku Tak Pakai APBN, Ngabalin: Itu Kan Aset Negara

SuaraBogor.id - Yayasan Harapan Kita selaku yang mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mengklaim, bahwa selama ini pihaknya tak pernah menggunakan anggaran dari pemerintah, Hal itu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, salah satunya dari Ali Mochtar Ngabalin.

Ngabalin sapaan akrabnya yang juga Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden mengatakan, terkait pengakuan Yayasan Harapan Kita tidak menggunakan anggaran negara dalam mengelola TMII hal itu tidak mungkin.

Pasalnya, TMII ini merupakan aset negara yang dikelola oleh Yayasan Harapan Kita milik keluarga Alm Soeharto.

"Bagaimana bisa ceritanya, itu kan aset negara. Karena aset negara, pada waktu pengelolaan TMII itu kan ada hanya dua untung atau rugi. Betul kalau dia tidak pakai anggaran pendapatan belanja negara atau tidak pakai uang negara, iya. Karena itu aset negara dikelola oleh Yayasan Harapan Kita," ujar Ngabalin kepada dilansir dari Suara.com, Rabu (14/4/2021).

Baca Juga: Yayasan Harapan Kita Klaim Kelola TMII Tak Pakai APBN, Begini Kata Ngabalin

Lebih lanjut, dia mengungkapkan kewajaran, jika Yayasan Harapan Kita membayar pajak pengelolaan TMII. Karena menurutnya, siapapun yang mengelola sarana hiburan dan pariwisata pasti membayar pajak.

"Kalau dia bayar, iya harus bayar pajak memang. Bagaimana mungkin ada orang mengelola sarana hiburan atau pariwisata kayak gitu kemudian orang tidak bayar pajak, pasti bayar pajak," ucap dia.

Namun persoalannya, kata Ngabalin, TMII mengalami kerugian negara sekitar Rp 40 Miliar hingga Rp 50 miliar. Pun jika pengelolaan TMII untung, hingga kini tidak ada keuntungan yang masuk ke dalam kas negara.

"Persoalannya kalau dia rugi, mulai dari kapan? Kalau dia untung, kan tidak ada keuntungan itu masuk ke kas negara," katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa pengambilalihan TMII dari Yayasan Harapan Kita bukanlah milik keluarga Soeharto, melainkan aset negara.

Baca Juga: Cabut Subsidi Listrik Diklaim Menghemat Belanja Negara Rp22 Triliun

"Jangan orang mengira bahwa ini adalah yayasan milik Pak Harto kemudian diambil alih oleh negara, bukan. Ini adalah aset negara, dikelola oleh Yayasan Harapan Kita," kata dia.

Tak hanya itu, Ngabalin menduga ada pihak-pihak yang bermain untuk menyebarkan isu yang menyesatkan publik di bulan Ramadan. Lantaran, adanya isu bahwa Jokowi mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan dan akan membentuk yayasan baru keluarga Jokowi.

"Ada pihak-pihak yang sedang menyebarkan isu dalam bulan Ramadan ini yang sungguh sangat menyesatkan publik. Jadi tidak saja sesat, tetapi menyesatkan publik bahwa Pak Jokowi mengambil pengelolaan Taman Mini Indonesia dari Yayasan Harapan Kita. Kemudian Presiden akan membentuk Yayasan baru dan dikelola oleh keluarga pak Jokowi. Ini betul betul menyesatkan, ini bohong dan sungguh sangat menyesatkan," tuturnya.

Dia juga menilai bahwa pihak-pihak yang yang menyebarkan isu tersebut adalah pihak yang tak suka dengan pemerintahan Jokowi. Sehingga menyebarkan isu pengambilalihan TMII oleh pemerintah akan dikelola yayasan bentukan keluarga Jokowi.

"Sekali lagi ini adalah fitnah murahan, sampah dan sesat dan menyesatkan ini berita bohong ya ini. Yang pasti bahwa yang menyebarkan isu memang tidak setuju dengan gaya gaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini," ucap dia.

Dikemukakannya, tak mudah mengambil alih pengelolaan TMII. Sehingga baru sekarang Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.