SuaraBogor.id - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menilai, kedatangan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan I Direktorat Korsup Wilayah II KPK, ke Kabupaten Bogor adalah kesempatan untuk berbenah.
Menurutnya, kedatangan KPK tersebut untuk mengingatkan penyelenggara negara baik eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bogor akan pentingnya menghindari tindak pidana korupsi yang dampaknya merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat secara luas.
"Kita harus bersyukur bahwa hari ini kita masih diingatkan. Maka jangan sampai ketika sudah diingatkan tapi tidak didengar dan tidak dijalankan dengan baik masukan-masukannya," kata Rudy usai mendampingi Bupati Ade Yasin menerima kunjungan KPK di Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (25/5/2021).
DPRD Kabupaten Bogor, lanjut Rudy memiliki tugas untuk membantu termasuk ikut mengawasi dan mengingatkan para pemangku kebijakan di Pemkab Bogor.
Baca Juga: Praperadilan Ditolak, Kubu RJ Lino Kecewa
"Tentunya kami sangat mendukung penuh upaya KPK ini. Dan kami juga akan membantu, karena pada prinsipnya kita harus berbenah bersama-sama. Sinergi harus kita lakukan dengan baik,"
jelas Politisi Gerindra itu.
Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, kedatangan lembaga antirasuah tersebut untuk melaksanakan rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Pemkab Bogor.
"Jadi lebih kepada menerima masukan dan pencegahan. Masukan yang harus kami pedomani dan kami laksanakan," kata Ade Yasin.
Dia menjelaskan, beberapa poin masukan yang harus diterapkan oleh Pemkab Bogor di antaranya persoalan aset milik pemerintah, potensi pajak, dan juga peningkatan kinerja ASN di Kabupaten Bogor.
"Untuk pembenahan aset sudah mulai dilakukan seperti dengan BPN dalam program sertifikasi aset. Lalu untuk potensi pajak itu lebih kepada penagihan tunggakan yang belum terbayarkan. Sementara untuk kinerja ASN itu lebih kepada penertiban," jelas Ade Yasin.
Baca Juga: Dipecat Firli Cs, 51 Pegawai KPK Tak Lulus TWK Cuma Bekerja hingga November
Sementara itu, Ketua Tim Satgas Pencegahan Korupsi Wilayah II Jawa Barat, Dwi Aprilia Linda Astuti mengungkapkan, kegiatan program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Kabupaten Bogor dilakukan untuk mengecek langsung upaya-upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Bogor, dan menindaklanjuti dari kegiatan penandatangan komitmen bersama antara Bupati Bogor dengan KPK Wilayah II Jabar.
“Monev ini kami lakukan untuk memastikan sejauhmana upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemkab Bogor, karena pemberantasan korupsi ini tidak hanya tugas KPK, akan tetapi menjadi tanggung jawab setiap daerah untuk bersama-sama melakukan upaya pemberantasan korupsi secara terintegrasi,” ujar Dwi.
Dalam rakor tersebut, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilibatkan. Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), dan Inspektorat Kabupaten Bogor.
Berita Terkait
-
KPK Harapkan Pimpinan Baru Bisa Perkuat Regulasi soal Suap untuk Pejabat Asing dan Kekayaan Tak Wajar
-
Jajaran KPK Akan Awasi Pimpinan Baru Agar Tak Lakukan Pelanggaran Etika dan Pidana, Emang Berani?
-
Pesan Alex Marwata ke Pegawai KPK setelah Pimpinan Baru Diisi Polisi-Jaksa
-
Laki-laki Semua, Alexander Marwata Sebut Tak Harus Ada Keterwakilan Gender pada Komposisi Pimpinan KPK
-
Mau Dihapus usai Johanis Tanak jadi Pimpinan Lagi, Alex Marwata Jamin OTT KPK Tetap Ada, Ini Alasannya!
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Pemkab Bogor Akselerasi Penanganan Stunting dengan Data Digital
-
SIPD Bermasalah, Pemkab Bogor Minta Bantuan Pusat untuk Lancarkan Proyek Strategis
-
Perumda Air Pemkab Bogor Beri Diskon Spesial, Pelanggan Non-Aktif Bisa Kembali Nikmati Air Bersih Murah
-
Dapat Tiga Keluhan Utama di Dapil 5, Rudy Susmanto Janji Realisasikan Jika Terpilih Jadi Bupati Bogor
-
Soal TPS di Titik Rawan Bencana, Ini Kata KPU Kota Bogor