SuaraBogor.id - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih menjadi perhatian. Baru-baru ini Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengkritisi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Menurut Andi Arief, Mahfud MD mengklaim tak bisa berbuat apa pun terkait skandal yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya masih ada alternatif opsi bagi Menkopolhukam untuk menangani KPK soal kejanggalan TWK.
Andi Arief mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa Mahfud MD tidak berdaya menanggapi kaitan TWK di KPK. Karena dia menilai bahwa Mahfud MD punya kewenangan besar.
"Pernyataan Prof @mohmahfudmd bahwa pro KPK dan tidak berdaya menghadapi TWK, menurut saya hal yang tidak mungkin. Karena kewenangan Prof sangat besar sesungguhnya. Masih ada opsi sebenernya kalau kita mau," ujarnya melalui Twitter, seperti dikutip Solopos.com -jaringan Suara.com Senin (7/6/2021).
Baca Juga: Rilis Film KPK The End Game, Akun Instagram Watchdoc Diduga Dibajak
Andi juga menilai bahwa pandangan masyarakat terhadap pemerintah sudah negatif, tak mau dan tak bisa dikritik.
Mau Menang Sendiri
"Mengetahui pandangan luas masyarakat bahwa pemerintahan sekarang mau menang sendiri, anti kritik/demokrasi, merasa bisa atasi persoalan bangsa sendiri dll. Di akhir kekuasaan Pak Jokowi harusnya makin membuka diri, bukan membalik argumen sisa lalu," imbuhnya.
Sebelumnya, Mahfud mengaku tak bisa berbuat banyak dalam hal skandal yang terjadi belakangan, terkait pemecatan 51 pegawai KPK yang dinilai berintegritas.
Dia mengatakan keputusan pemecatan itu tak terletak hanya di pemerintah saja, tapi juga melibatkan DPR, partai politik, hingga civil society yang saat ini dia nilai tengah terpecah.
Baca Juga: Komnas HAM Berharap Pimpinan KPK Penuhi Panggilan Klarifikasi Soal TWK
Namun, Mahfud menegaskan dirinya tetap pro pada KPK. Dia juga mencari masukan dari akademisi terkait langkah terbaik bagi KPK ke depan.
Berita Terkait
-
Pakar Jelaskan Alasan KPK Tak Perlu Ikuti RUU KUHAP Soal Penyadapan
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
Cak Lontong Kehilangan Banyak Job Buntut Dukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Saat Pilpres
-
KPK Undur Batas Waktu Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat Hingga 11 April 2025
-
Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, KPK: Mestinya Cegah Penyalahgunaan Fasilitas
Tag
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Atalia Praratya Ungkap Isi Hati Soal Isu Perselingkuhan Ridwan Kamil
-
Neraka Macet di Puncak Bogor, Jalur Alternatif Cibalok Bikin Wisatawan Sengsara
-
Kecelakaan Maut di Bandung, Suami, Istri dan Keponakan Asal Depok Tewas di Jalur Kamojang
-
Antisipasi Letusan Freatik, Pendakian Gunung Gede Diperpanjang Penutupannya
-
Stasiun Bogor dan Alun-Alun Kota, Potret Kesemrawutan yang Tak Kunjung Usai