Soal GKI Yasmin Bogor, Ini Kata Ketua MPR RI Bamsoet

SuaraBogor.id - Penyelesaian GKI Yasmin Bogor dengan Pemkot Bogor mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo turut mengapresiasi, Pemkot Bogor.

Bamsoet sapaan akrabnya mengatakan, terkait polemik yang sebelumnya jauh dari berkesudahan GKI Yasmin Bogor Pemkot Bogor dan Forkopimda ini telah berhasil menyelesaikan persoalan izin pendirian gereja itu.

“Pemkot Bogor tidak saja menginisiasi upaya damai dan mengedepankan pendekatan humanis dalam mendorong lahirnya rekonsiliasi, namun memberikan kontribusi nyata dengan memberikan lahan hibah milik Pemkot Bogor kepada jemaat GKI Yasmin Bogor,” terang Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyadur dari Terkini.id -jaringan Suara.com, Senin (9/8/2021).

Hal itu dikatakan Bamsoet saat memberikan sambutan dalam acara serah terima Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Yasmin Bogor secara virtual dari Jakarta.

Baca Juga: Heboh Mantan Pramugari Pamer SIM, Pengucapan Namanya Bikin Lidah Keseleo

Ia menilai, persoalan izin pendirian GKI Yasmin telah menjadi ‘warisan pekerjaan rumah’ yang berlarut-larut selama 15 tahun.

Kendati demikian, menurut Bamsoet, saat ini persoalan pelik tersebut dapat diselesaikan melalui komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kebaikan melalui cara-cara bijaksana dan dengan mengedepankan musyawarah.

Untuk itu, ia mengingatkan dalam konsepsi negara demokrasi, pluralisme adalah fitrah kebangsaan yang harus diterima, dihormati, dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

“Bangsa Indonesia yang sejak awal berdirinya dibangun kemajemukan dan dipersatukan ikrar kebangsaan sebagai sebuah negara bangsa, telah menempatkan keragaman dalam segala dimensinya sebagai kekayaan yang menyatukan,” imbuh Bamsoet.

Ia menjelaskan, konsep kebersamaan dalam keberagaman meniscayakan toleransi harus menjadi kebutuhan semua pihak lantaran kebhinnekaan adalah elemen pembentuk bangsa.

Baca Juga: Alhamdulillah, Warga Terdampak Covid-19 di Bogor Dapat Bantuan Beras 10 Kg

Menurut Bamsoet, kebhinnekaan bukan sebuah fakta sosiologis yang diterima sebagai sesuatu yang ‘given’, dan secara alamiah hadir dengan sendirinya namun harus terus-menerus diperjuangkan.