SuaraBogor.id - Saat ini Pemkab Cianjur hanya bisa menunggu pasokan vaksin Covid-19 dari Pemerintah Jawa Barat.
Namun, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur, seperti meminta bantuan pasokan dari Pemerintah Pusat.
Hal itu dilakukan karena keterbatasan pasokan vaksin dari Pemprov Jabar dan jumlah yang diterima akan sulit memenuhi target vaksin penduduk Cianjur yang berjumlah 1,8 juta jiwa.
“Baru saja kami terima dua ribu vaksin, tentu saja sangat terbatas apabila dikaitlan dengan target yang ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk, hal serupa daerah lainnya di Jawa Barat,” kata Bupati Cianjur H Herman Suherman pada wartawan, menyadur dari Ayobandung.com -jaringan Suara.com, Senin (9/8/2021).
Jumlah vaksin yang diterima tidak efisien untuk mengejar target. Berdasarkan data dari Satgas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur, tercatat baru mencapai sekitar 12 persen dari target 1,8 juta jiwa.
“Kalau kondisinya seperti ini, akan lama untuk mencapai target,” tuturnya.
Keluar dari kondisi tersebut, ungkap Bupati, solusinya seperti yang dilakukan Polres Cianjur dan Kodim 0608 Cianjur yang langsung menerima vaksin dari pemerintah pusat.
Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemkab Cianjur akan meminta bantuan vaksin dari pemerintah pusat untuk diberikan pada pelajar SMP dan SMA. Begitu pun Kemenag Cianjur bisa dialokasikan untuk santri di pondok peaantren dan sekolah Aliyah dan Ibtidaiyah.
“Luar biasa yang dilakukan Polres dan Kodim dalam mencapai target vaksinasi Covid-19, kita akan lakukan juga di Disdik dan Kemenag. Kami siap sebagai vaksinatornya,” tandasnya.
Baca Juga: Survei: Efek Samping Booster Vaksin Covid-19 Pfizer Lebih Ringan dari Suntikan Kedua
Berita Terkait
-
Kebutuhan Air Data Center Jatiluhur Dikritik di Tengah Ancaman El Nino: Apa Dampaknya Bagi Warga?
-
Bangunan Mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong Dibongkar
-
Remisi Sakit Indra Kenz Diinvestigasi! Bisa Kembali ke Lapas Jika Dibatalkan
-
Curah Hujan Tinggi tapi Kekeringan, Ahli UGM Ungkap Masalah Air Jawa Barat
-
Pusat Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK Daerah pada 2027
Terpopuler
- WNI Tentara Bayaran Rusia, Rendi Apriyanto Sempat Kirim Duit ke Ortu Tapi Rekening Diblokir
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- Kekayaan Jusuf Hamka yang Dilaporkan Hary Tanoesoedibjo ke Polisi
- Jaksa Agung Burhanuddin Muncul di Istana, Bantah Bakal Dilantik jadi Jampidum
- 3 Sepatu Lokal Paling Nyaman dan Empuk untuk Jalan Terbaik Menurut Review
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
BRI Perkuat Ekosistem MotoGP Mandalika 2026 Lewat Pariwisata, UMKM, dan Keberlanjutan
-
BRI Dorong Prestasi Atlet Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026
-
Ferdy Sambo Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Lapas Cibinong, Tensi Agak Tinggi
-
BRI Peduli Dorong Keterampilan dan Kemandirian Disabilitas Dengan Bekali 90 Peserta di Makassar
-
Kemenimipas Robohkan Bangunan Swadaya di Lapas Cibinong, Status Lahan Milik Pemkab Bogor