SuaraBogor.id - Wali Kota Bogor Bima Arya membenarkan adanya laporan oknum PNS Bogor persulit warga. Namun, orang nomor wahid di Bumi Tegar Beriman ini mengatakan, disamping itu ada juga PNS yang sudah bekerja dengan baik.
Bima Arya menyebut dirinya sering mendapat laporan dari warga mengenai adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bogor yang saat menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, bersikap tidak ramah dan bahkan mempersulit warga.
"Memang ada oknum yang seperti ini tetapi banyak PNS yang telah bekerja dengan baik, bahkan bekerja luar biasa," kata Bima Arya di Kota Bogor, disitat dari Antara.
Bima Arya mengatakan hal itu terkait dengan penguatan peran PNS terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
Baca Juga: Pemkot Malang Potong Tunjangan ASN untuk Penanganan Covid-19, DPRD Beri Peringatan
Menurut Bima Arya, tugas PNS adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mengutamakan kepentingan pribadi. "Kalau PNS mengutamakan, kepentingan pribadi, lebih baik berbisnis atau membuka usaha saja. ASN adalah pelayanan publik, melayani warga negara untuk dijamin haknya," katanya.
Bima mengakui, dalam sejumlah kesempatan, ia menegur secara lisan jika ada ASN yang tidak memperjuangkan hak-hak masyarakat, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sulit saat ini.
"Anak-anak berhak sekolah. Jangan ada anak-anak yang lolos tidak sekolah. Hak warga menerima bansos (bantuan sosial), bantuan hukum secara cuma-cuma jika ada warga tertindas. Masyarakat harus sadar ada peratutan daerah yang melindungi hak-hak masyarakat miskin," katanya.
Menurut Bima, Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2015 ini implementasinya harus dirasakan masyarakat. "Aparat di wilayah, agar mensosialisasikan Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini," katanya.
Dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini, kata dia, ada tantangan yang jauh lebih besar, mulai dari banyaknya warga yang terdampak ekonomi dan banyaknya anak-anak yang menjadi yatim piatu. "Mereka ini kesulitan biaya dan perlu mendapat bantuan," katanya.
Baca Juga: Tes SKD CPNS Pemko Padang Digelar 15 September, Peserta Wajib Bawa Hasil PCR atau Antigen
Bima Arya juga merespons soal mural kritik yang disampaikan warga, tapi selalu dihapus dan dibersihkan. Menurut dia, mengkritik itu adalah ekspresi dan itu bagian dari hak warga negara.
Berita Terkait
-
Tutorial Lengkap Cara Aktivasi MFA ASN Digital Tanpa Eror
-
Komisi II DPR Siap-siap Revisi UU ASN, Naskah Akademiknya Kini Sedang Digodok
-
Revisi UU ASN 2025: Poin-poin Penting dan Kontroversi
-
Batas Waktu Pencairan TPG Berapa Hari, Cek Fakta Benarkah Hanya 14 Hari
-
Ratusan Dosen ASN Mundur: Salah Sistem atau Minimnya Persiapan Mental ASN Baru?
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- 10 HP Midrange Terkencang Versi AnTuTu Maret 2025: Xiaomi Nomor 1, Dimensity Unggul
- 6 Rekomendasi Parfum Indomaret Wangi Mewah Harga Murah
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
Pilihan
-
Hasil BRI Liga 1: Comeback Sempurna, Persib Bandung Diambang Juara
-
RESMI! Stadion Bertuah Timnas Indonesia Ini Jadi Venue Piala AFF U-23 2025
-
Jenazah Anak Kami Tak Bisa Pulang: Jerit Keluarga Ikhwan Warga Bekasi yang Tewas di Kamboja
-
6 Rekomendasi HP Murah dengan NFC Terbaik April 2025, Praktis dan Multifungsi
-
LAGA SERU! Link Live Streaming Manchester United vs Lyon dan Prediksi Susunan Pemain
Terkini
-
Sinergi BRI dan Usaha Lokal Dorong Ekspor Perhiasan Batu Alam Indonesia
-
Berkah Malam Jumat, 9 Amalan Dahsyat Raih Pahala Berlipat
-
Kronologi Tabrakan Beruntun di Cianjur: Elf Oleng Hantam 5 Kendaraan
-
Jangan Sampai Ketinggalan! Alfamart Tebar Promo Gila-gilaan di Weekdays
-
PKK Bogor Era Eva Marthiana: Fokus Ketahanan Pangan, Kesehatan dan Pendidikan Keluarga