SuaraBogor.id - Isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiga periode hingga saat ini masih terus berhembus kencang. Terbaru ini, PDIP sentil Amien Rais, soal wacana tiga periode.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat meminta kepada Amien Rais yang merupakan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, terkait wacana Presiden tiga periode tersebut jangan asal melemparkan isu saja.
Menurut PDIP, tudingan Amien Rais soal wacana presiden tiga periode tersebut tidak mendasar. Sebab, partai berlambang moncong banteng itu taat pada konstitusi.
“Tunjuk hidung saja, siapa? yang jelas bukan PDI Perjuangan. Justru kita benar-benar harus taat pada konstitusi dan semangat reformasi yang membatasi masa jabatan presiden dua kali,” kata Djarot kepada awak media, mengutip dari Terkini.id -jaringan Suara.com, Senin (6/9/2021).
Diketahui, Amien Rais sebelumnya menyebut rencana amendemen UUD 1945 sudah dibicarakan sejak 2019.
Ia juga mengungkap pihak-pihak yang membicarakan dan mengangkat wacana tersebut. Amien menyebut isu itu sengaja diturunkan untuk melihat penilaian publik.
Menurutnya, pihak yang melemparkan isu itu juga bukan pihak yang disebutnya sebagai pendukung formal.
Terkait pernyataan Amien tersebut, Djarot langsung menyanggah semua tuduhan itu. Dia malah mengungkit soal semangat reformasi.
Menurut Djarot, reformasi lahir untuk mengakhiri kekuasaan yang tak terbatas pada Orde Baru (Orba).
Baca Juga: Soal Wacana Jokowi Tiga Periode, Pengamat: Presiden dan Rakyat Menolak, Legislator Ngotot?
“Awal gerakan reformasi bertujuan untuk mengakhiri pemerintahan Orba, yang sarat dengan KKN, akibat tidak ada batasan masa jabatan secara jelas dan tegas dalam pasal 7 UUD 1945,” tuturnya.
Pasal 7 UUD 1945 yang dimaksud oleh Djarot adalah pasal soal masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelum amendemen UUD 1945.
Sebelum amendemen, Pasal 7 tidak membatasi periode presiden. Kemudian, pasal itu diubah dalam amendemen.
Petinggi PDIP itu pun kemudian meminta kepada Amien Rais dan semua pihak agar tidak saling tuduh soal isu presiden 3 periode. Menurutnya, lebih baik setiap tokoh bersinergi untuk mengatasi pandemi covid-19.
“Sebaiknya, energi, semangat, dan jiwa kita semua harusnya lebih bersatu padu untuk mengatasi pandemi yang masih belum berakhir,” ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
Hangat di Rel LRT Jakarta, Dingin di Peta Politik 2029: Mengapa Duet Prabowo-Pramono Sulit Terwujud?
-
Peresmian LRT Pertemukan Prabowo dan Pramono, PDIP: Soal Pilpres Masih Terlalu Pagi
-
Kemesraan Prabowo-Pramono di Peresmian LRT, Gerindra: Pintu Kerja Sama untuk 2029 Terbuka Lebar!
-
PDIP Sebut Parliamentary Threshold 5 Persen Ideal, Minta Pembahasan Libatkan Publik
-
Kasus Korupsi HGB Bogor: DPR Desak KPK Ungkap Jaringan di Balik Orang Kepercayaan Menteri
Terpopuler
- 25 Ribu Penerima Bansos di Sulsel Terindikasi Judol
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Khofifah dan Emil Hadiri Pameran Tunggal Lukisan SBY, Apresiasi Karya Presiden ke-6 RI
- Titik Terang Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby, KUA: Surat Rekomendasi Sudah Masuk
- Ayahnya Dicopot dari Menkeu, Anak Purbaya Singgung Bawahan Korup: Pensiun Aja dari Politik
Pilihan
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
Terkini
-
IPB University dan BRIN Luncurkan Innobridge, Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi
-
KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN
-
Sebelum Terjaring OTT, Pihak Kementerian ATR/BPN Diduga Terima Rp300 Juta dari Summarecon Agung
-
KPK Tak Bidik Latar Belakang Politik Fahd El Fouz di Kasus Korupsi ATR/BPN
-
OTT Ke-20 KPK Terkait HGB Bogor: Seret Pejabat BPN, Eks Bupati Kebumen, dan Bos Summarecon