SuaraBogor.id - Belum genap dua pekan ini, wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat diterjang bencana alam luar biasa.
Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, selama November ini ada sebanyak 91 bencana alam
Kepala BPBD Kabupaten Bogor Yani Hasan mengatakan, 91 bencana yang melanda Kabupaten Bogor itu rata-rata disebabkan oleh tingginya curah hujan dan angin kencang yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu November ini.
Jika dirinci berdasarkan jenisnya, tanah longsor dan angin kencang menjadi dua bencana alam yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor pada periode November ini.
"Dari 91 bencana alam yang terjadi di Kabupaten Bogor, terdiri dari 39 longsor, 35 angin kencang, 9 banjir, 4 pergeseran tanah dan 4 bencana lainnya masuk dalam kategori lain-lain," katanya, menyadur dari Ayojakarta -jaringan Suara.com, Jumat (12/11/2021).
Yani Hassan mengatakan, selain melakukan mitigasi bencana pihaknya juga menyiagakan 105 personel yang ditugaskan untuk bersiaga setiap hari.
Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi lainnya dalam upaya mitigasi bencana tersebut. Di musim penghujan ini, seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor memiliki potensi bencana seperti banjir, longsor atau terkena angin puting beliung.
Sehingga pihaknya pun harus membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) agar dapat bertindak cepat untuk mengantisipasi bencana yang terjadi.
"TRC itu personelnya ada 105 orang yang dibagi menjadi tiga regu. Mereka terus bersiaga untuk mengantisipasi bencana yang terjadi, apalagi saat ini sudah mulai memasuki musim hujan," paparnya.
Dalam melakukan mitigasi bencana ini, BPBD pun memasang CCTV dibeberapa lokasi yang dianggap rawan banjir. Sehingga wilayah-wilayah yang menjadi langganan banjir pun dapat terminimalisir.
"Tahun ini kita mendapatkan bantuan 8 CCTV yang sudah dipasang dilokasi rawan. Karena di Bogor ini cukup banyak wilayah yang menjadi rawan banjir, termasuk Kecamatan Cibinong," ungkapnya.
Sementara itu, untuk daerah longsor BPBD pun telah memasang tiang sensor dibeberapa lokasi yang menjadi wilayah rawan. Seperti Kecamatan Sukajaya, Cigudeg dan beberapa yang lainnya. Sehingga jika terjadi pergerakan tanah, BPBD dapat memantaunya dan melakukan antisipasi.
"Jadi dengan tiang itu kita bisa pantau, dengan melihat tiang sensor. Jika tiang itu terus bergerak nantinya akan ada informasi yang masuk ke kami untuk kami teruskan sebagai antisipasi dini potensi bencana," tutupnya
Berita Terkait
-
BPBD DKI: Banjir Jakarta Pagi Ini Rendam 21 RT di Jaksel dan Jaktim, Ketinggian Air Hingga 80 Cm
-
Banjir Setinggi 1 Meter Lebih Rendam Kebon Pala Jaktim Pagi Ini
-
Diterjang Banjir, 14 Desa di Sukoharjo Terendam dan Aktivitas Lumpuh
-
Cuaca Ekstrem Terjang Jaktim Kemarin, Belasan Pohon Tumbang Timpa Ruko dan Kendaraan Warga
-
Tepis Isu Menyerah, Kaposwil Safrizal Jelaskan Lagi Progres Pembersihan Pasca-Banjir Aceh
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Guru di Bogor Ungkap Manfaat Papan Digital Interaktif: Murid Lebih Semangat dan Tidak Bolos Sekolah
-
Tarik Tunai GoPay di ATM BRI dan CRM, Solusi Praktis Tanpa Kartu
-
5 Fakta Mengejutkan Skandal Dugaan Pelecehan Seksual di Grup Chat Mahasiswa IPB
-
IPB University Usut Tuntas Dugaan Pelecehan Seksual: Sanksi Berat Menanti Pelaku
-
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Kawal Kasus Pungli Kemenag: Harus Transparan