Dikritik Susi Pudjiastuti Soal Beda Karantina Pejabat dan Rakyat, Menko Luhut Jawab Begini

SuaraBogor.id - Susi Pudjiastuti mengkritik pemerintah tentang perlakuan pejabat dan rakyat dalam hal karantina COVID-19.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut banyak orang yang mampu tapi memilih karantina gratis.

Susi membandingkannya dengan kasus para pejabat negara yang diberikan keistimewaan untuk melakukan karantina di rumah. Menurutnya, tidak sepatutnya ada perbedaan perlakukan mengenai aturan karantina ini.

"Mohon pencerahan kenapa pejabat dan orang penting boleh karantina di rumah sendiri? Kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri? Kenapa yang boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat /vip? Kenapa masyarakat tidak boleh berhemat/ pelit? kenapa cara karantina berbeda," kata Susi dalam akun Twitternya, Selasa 21 Desember 2021.

Melansir WE Online Senin (27/12/2021), Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespon atas sindiran Susi Pudjiastuti. Luhut menilai kritik tersebut tidak tepat karena dilakukan seorang mantan pejabat.

"Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat yang bicara seperti itu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan saat ini dengan pengalaman kita selama ini. Kita akan berikan yang terbaik buat republik ini," kata Luhut dalam konfernsi pers virtualnya, Senin 27 Desember 2021.

Menurut Luhut, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah telah melalui berbagai macam kajian dan masukan dari para ahli di bidangnya. Sehingga tidak mungkin pemerintah menetapkan kebijakan secara asal.

"Pemerintah betul-betul melakukan membuat semua policy itu berdasarkan masukan masukan dari berbagai pakar. Tidak ada yang kita ngarang sendiri, tidak ada yang kita mau sendiri, apa pun itu," ujarnya.

Mengenai adanya perbedaan aturan antara pejabat dan rakyat dalam karantina, Luhut menyebut hal itu berlaku secara universal dan bukan hanya terjadi di Indonesia saja.

"Mengenai perjalanan ada diskresi kepada eselon 1 dan seterusnya itu diberikan berlaku juga universal, bukan hanya di Indonesia. Kenapa? karena mekanisme bernegara itu harus tetap jalan. Tetapi tentu dengan pengawasan yang ketat," ujarnya.