SuaraBogor.id - Pemerintah berencana akan menyiapkan hukuman disiplin, bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang berlibur ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 03 Tahun 2022 terkait ancaman Covid-19 Omicron.
Surat tersebut mengatur pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi pemerintah, untuk menetapkan aturan teknis mengenai kepergian ke luar negeri.
Selain itu, PPK juga ditugaskan untuk mengatur langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penegakkan kedisiplinan.
“Memberikan hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” dikutip dari salinan surat yang ditandatangani Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Kamis, 13 Januari 2022.
Dalam surat tersebut tertulis akan bahwa, pemerintah meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak pergi berlibur ke luar negeri, untuk mencegah penyebaran covid-19 varian Omicron. Imbauan tersebut juga berlaku untuk keluarga ASN.
Surat tersebut juga meminta PPK untuk mempertimbangkan kembali, pelaksanaan perjalanan dinar luar negeri secara selektif, PPK juga diminta untuk memprioritaskan kepada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan.
“Pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar negeri selain PDLN terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansinya,” kutipan surat tersebut.
ASN yang terpaksa harus ke luar negeri, diminta untuk tetap patuh pada protokol kesehatan perjalanan luar negeri, yang telah ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19 serta Kementerian Perhubungan. Bagi abdi negara tersebut, juga tetap diminta untuk menjalani karantina seusai pulang dari perjalanan tersebut.
Baca Juga: Liburkan Pekerja, Kota Tianjin Lakukan Tes COVID-19 Massal untuk 14 Juta Penduduk
Berita Terkait
-
Anwar Hafid Tegaskan Reformasi Birokrasi Sulteng: ASN Harus Melayani, Bukan Berkuasa
-
Soal Wacana Penyaluran Gaji ASN Lewat Kopdes Merah Putih, DPR: Jangan Buat Pegawai Gelisah!
-
Kemendagri Gelar Konsultasi Publik Terkait Layanan Satyalancana Karya Satya
-
Gaji PNS Bisa Telat Jika Dibayar dari KDMP, Bank Daerah Ikut Terancam
-
Wacana Gaji PNS dan Pensiunan Dibayar Lewat Koperasi
Terpopuler
- Hasil Survei Terbaru SMRC Soal Capres: Prabowo Hanya Raih 9,8 Persen, Kalah Telak Dari Dedi Mulyadi
- Kronologi Gubernur Bali Wayan Koster Diamuk Pegawai SPBU
- Wacana Gaji ASN Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih Dinilai Sebagai Langkah Mundur
- Indonesia Masuk Nominasi AFC Awards 2026, PSSI Bersaing dengan Kamboja dan Myanmar
- 4 Slip On Lokal Terbaik Menurut Review Pengguna, Empuk Buat Jalan Jauh hingga Jogging
Pilihan
-
Mantan Kadiv Hubinter Napoleon Bonaparte Meninggal, Pengacara: Doakan Bapak Diampuni Dosa-dosanya
-
Pekan Kelam IHSG: Drama BYAN Haji Isam, Turun Kelas MSCI Hingga Rekor Terburuk Bursa
-
Rakyat Kecil Jadi Korban Antrean BBM, dari Ojol Kehilangan Pendapatan hingga Kampus Terpaksa WFH
-
Singapura Bongkar 7 Perusahaan Indonesia Terkait Karhutla, Ini Daftar Lengkapnya
-
Asap Karhutla Hari Ini Sudah Sampai Jakarta dan Banten!
Terkini
-
Diisukan Gelar Pesta Ultah di Istana Bogor, Syahganda: Itu Jamuan PM Rusia
-
Proyek Gedung RW Coatesville Dipertanyakan: Desain Berubah, Anggaran Membengkak
-
BRI Perluas Akses Keuangan Koperasi Desa Merah Putih untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat
-
Gempa M 4,1 Guncang Bogor Sore Ini, Warga Rasakan Getaran
-
Jejak Akademis dan Desa, Rektor IPB Alim Setiawan Slamet Kini Resmi Jabat Wamentan