SuaraBogor.id - Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali termasuk Kota Bogor kembali di perpanjang pemerintah, mulai 18 – 24 Januari 2022. Sementara itu, Kota Bogor di tetapkan berada pada PPKM level 2.
Hal itu tertuang dalam instruksi mendagri nomor 03 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3, 2 dan level 1 Corona Virus Disease 19 di Wilayah Jawa Bali yang diterbitkan pada 17 Januari 2022.
Salinan tersebut tiga diantara nya memuat tentang operasional pasar swalayan, operasional usaha perhotelan dan kegiatan pada pusat perbelanjaan.
Dikutip dalam salinan Inmedagri, PPKM pada Kabupaten dan Kota level 2 di wilayah Jawa-Bali pelaksanaan jam operasional pasar swalayan dibatasi hingga pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 75 persen.
Berlaku juga dalam sektor usaha perhotelan. Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Bogor Nomor 440/122-Huk.HAM tentang PPKM Level 2 Covid-19 di Kota Bogor, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha hotel dan restoran saat beroperasional.
Di antaranya, perhotelan non-penanganan karantina Covid-19 dapat beroperasi sampai 50 persen. Kemudian, restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan/mal diizinkan buka dengan ketentuan.
Dan untuk kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mall atau pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan.
Serta wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan.
Dalam pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penegakan Hukum kebijakan PPKM Level 2 tetap mengoptimalkan Posko penanganan COVID-19 di Kota Bogor.
Baca Juga: Muncul Klaster Covid-19 Di Kebun Binatang Afrika Selatan, Tiga Singa Dan Dua Puma Positif Corona
Serta melibatkan Aparatur Sipil Negara, Kepolisian, Tentara Nasional, Kejaksaan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas COVID-19 Kota Bogor.
Untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat (Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Tersangka AF Lawan Arus di Cibinong Hingga Menelan Korban Jiwa, Hasil Tes Urine Dinanti
-
Polres Bogor Resmi Tahan Majikan ASN BPK Pelaku KDRT ART di Gunung Putri
-
Jangan Sampai Kehabisan! Pendaftaran Mudik Gratis 2026 Dibuka, Cek Daftar Instansinya di Sini
-
File APK Palsu Kuras Rekening di Batang, Pakar Imbau Nasabah Waspada
-
Maut di Jalan Raya Jakarta Bogor! Pengendara Motor Tewas Usai Tabrakan Lawan Arus di Pakansari