SuaraBogor.id - Saat ini Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan satu harga minyak goreng di seluruh daerah. Menurut Anggota Komisi VI DPR Mufti A.N. Anam harga minyak goreng di berbagai daerah masih belum sesuai.
Dia menilai bahwa dalam mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng yang diterapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dinilai gagal total.
"Setelah melihat apa yang dilakukan Pak Menteri (Perdagangan) sampai hari ini, kami menilai bahwa kebijakan yang diambil menurut kami masih gagal total," kata Mufti, mengutip dari Warta Ekonomi -jaringan Suara.com, Selasa (1/2/2022).
Kemendag sebelumnya telah menerapkan kebijakan satu harga minyak goreng Rp 14.000 per liter, baik ke pasar maupun ke ritel modern yang berlaku di seluruh Indonesia.
Namun, kebijakan yang sudah berlaku sejak 19 Januari 2022 tersebut masih sulit ditemui di masyarakat.
"Kami beberapa hari kemarin turun (ke lapangan) karena kami ingin memastikan betul bahwa apakah (minyak goreng) Rp14.000 itu betul-betul ada di lapangan. Kenyataannya, jangankan kemarin, per tadi pagi di pasar besar atau di pusat grosir harga minyak goreng Rp18.000 di dapil kami," ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.
Ia pun meminta, kebijakan pemerintah jangan hanya sekadar pencitraan, karena menurutnya keluhan yang ia sampaikan tersebut merupakan bentuk tangisan rakyat.
“Konstituen kami bilang, dia jualan gorengan Rp1.000, untuk jualan saja tidak cukup. Untuk beli minyak goreng saja tidak cukup. Untuk menaikkan harga, mau dijual Rp1.250 saja, tidak akan ada yang beli gorengannya mereka. Ini salah satu contoh di dapil kami,” lanjutnya.
Meski demikian, dirinya mengapresiasi kebijakan satu harga minyak tersebut, dan rencananya akan turun lagi pada beberapa item.
Mufti menilai, perlu ada kontrol yang terukur dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kontrol tersebut diantaranya mencakup sanksi bagi produsen yang tidak mengikuti kebijakan.
“Kami meminta dalam seminggu ke depan, disampaikan kepada Komisi VI, berapa jumlah toko yang melanggar, jumlah produsen yang melanggar kebijakan, dan apa langkah yang akan diambil.” tegas legislator dapil Jawa Timur II tersebut.
Berita Terkait
-
Wamendag Minta Masyarakat Tak Panic Buying: Jangan Borong Semua Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Pasokan Ada
-
Emak-emak Protes ke Pemerintah: Tolong Harga Minyak Goreng Balik ke Semula, Gak Kasihan Sama Kami?
-
Di Bontang, Minyak Goreng Stok Lama di Pasaran Bakal Ditebus Distributor, Karena Harganya Turun Kah?
-
Pedagang Penimbun Minyak Goreng di Padang Siap-siap Disanksi, Harga Minyak Goreng Resmi Rp 11.500 per Liter
-
Curhat Emak-Emak; Gara-gara Harga Minyak Goreng Naik, Bikin Uang Belanja Bulanan dari Suami Berantakan
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Polisi Bongkar TPPO Berkedok Perekrutan ART ke Arab Saudi, Dua Orang Ditangkap
-
Rumah di Kawasan Kafe Milik Mantan Kapolres Bogor Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar
-
Diiming-imingi Kerja Jadi Sopir hingga Petani, 22 Pria Nyaris Dijadikan Tentara Bayaran di Rusia
-
Warga Bojong Koneng Gantungkan Harapan ke Kapolri Jenderal Suyudi Tuntaskan Konflik Lahan Sentul
-
Wisata Baru di Puncak Bogor, EIGER Nature Tawarkan Petualangan Hutan Pinus hingga Jembatan Gantung