SuaraBogor.id - Polemik JHT atau Jaminan Hari Tua dengan hadirnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI No 2 Tahun 2022 Pasal 5 mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.
Meski, pada Senin (21/2/2022) Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memanggil Menaker Ida Fauziah untuk merevisi aturan JHT tersebut.
Permenaker yang menyebutkan bahwa JHT bagi buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostel) baru bisa diambil apabila buruh sudah berusia 56 tahun.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta Pemerintah untuk mencabut peraturan tersebut.
Baca Juga: Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Memperpanjang STNK, Perlu Proses dan Sosialisasi
“Permenaker No 2 Tahun 2022 Pasal 5 yang menyebutkan bahwa manfaat JHT akan dibayarkan kepada peserta pada usia pensiun 56 tahun adalah bentuk pengabaian hak rakyat oleh Pemerintah. Seharusnya, Negara hadir untuk menjamin dan memenuhi hak rakyat. Bukan sebaliknya. Malah menahan hak yang dimiliki rakyat,” ucap Atang.
Menurut Politikus PKS Kota Bogor ini, Menteri seharusnya melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja bukan justru menyusahkan mereka.
“JHT adalah hak pekerja karena dana JHT adalah iuran yang diambil dari gaji para pekerja setiap bulannya, bukan dana dari pemerintah. Catat, ini adalah dana milik pribadi seorang pekerja. Bukan dana bantuan sosial dari Pemerintah,” lanjut Atang.
Atang mendesak Pemerintah mendengarkan suara rakyat yang menolak dan segera mencabut Permenaker ini.
Abainya Pemerintah dengan suara rakyat akan menguatkan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan negara.
Baca Juga: Bertuliskan Jan Ethes dan Sedah Mirah, Jokowi Tertawa Dikasih Hadiah dari Surya Paloh
“Tidak bisa dibayangkan seorang pekerja yang jobless karena mengundurkan diri atau diputuskan hubungan kerja, harus menunggu usia 56 tahun untuk bisa mengambil dan memanfaatkan haknya. Ini kedzaliman terhadap pekerja. Kebutuhan hidup tak bisa menunggu sampai tua. Kebutuhan hidup ada saat ini juga” tutup Atang.
Berita Terkait
-
Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Memperpanjang STNK, Perlu Proses dan Sosialisasi
-
Bertuliskan Jan Ethes dan Sedah Mirah, Jokowi Tertawa Dikasih Hadiah dari Surya Paloh
-
Gubenur Inisiasi Lahirnya Perda Perlindungan Sosial Pekerja Rentan di Provinsi Sulteng
-
Tolak Permenaker JHT, Buruh di Sumut Bakal Geruduk DPRD dan BPJS Besok
-
Politikus PKS Sebut JHT Cair Usia 56 Tahun Tak Manusiawi dan Mencederai Asas Kemanusiaan
Tag
Terpopuler
- 8 Rekomendasi Mobil Bekas Murah Tipe MPV Mei 2025: 7-Seater Harga Mulai Rp30 Jutaan, Pajak Miring
- Rekomendasi 5 Mobil Bekas Murah Meriah untuk Ibu Muda yang Super Aktif! Mulai 65 Jutaan
- 3 Pihak Blak-blakan Beri Dukungan untuk Yuran Fernandes, Komdis PSSI Revisi Hukuman
- Olla Ramlan Resmi Umumkan Lepas Hijab: Pilihan Terbaik Bukan yang Bikin Kita Nyaman
- 9 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Minimal 6000 mAh, Kuat Berhari-bari Tanpa Powerbank
Pilihan
-
Hasil BRI Liga 1: Semen Padang Imbang, Dua Degradasi Ditentukan di Pekan Terakhir!
-
Pantas Dipanggil ke Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Kirim Whatsapp Ini ke Ramadhan Sananta
-
BREAKING NEWS! Kaesang Pangarep Kirim Isyarat Tinggalkan Persis Solo
-
Danantara Mau Suntik Modal ke Garuda Indonesia yang 'Tergelincir' Rugi Rp1,2 Triliun
-
5 Pilihan HP Murah RAM Besar: Kamera 50 MP ke Atas, Baterai Tahan Lama
Terkini
-
Minggu Sore Ini Warga Bogor Rasakan Getaran Gempa Magnitudo 2,9
-
Malam Kelam di Cibinong! Satpol PP Bongkar Praktik Prostitusi Michat, 4 PSK Positif HIV
-
Eksklusif: 16 Pengurus KONI Kabupaten Bogor Di-PAW, Empat Diantaranya Tim Sukses Rudy Susmanto
-
Preman di Bogor Diobrak-abrik! 40 Pelaku Diciduk, Gerbang Pabrik Jadi Sasaran
-
Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Kota Bogor DPRD Kota Bogor Keluarkan Rekomendasi LKPJ 2024