Pemkab Cianjur Dikritik DPRD Gara-gara Bakal Beli Mobil Mewah, Ganjar: Ini Akan Menyakiti Hati Masyarakat

SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berencana akan membeli sejumlah mobil mewah untuk para pejabat mendapatkan kritikan pedas dari DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadhan mengatakan, jika Pemkab Cianjur tidak menunda pembelian mobil mewah untuk pejabat, maka dirinya meyakini akan menyakiti hati masyarakat.

Dirinya meminta, Pemkab Cianjur menundanya, karena anggaran tersebut dapat untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan jalan yang rusak.

"Ini akan menyakiti hati masyarakat," katanya, terkait dengan anggaran pembelian 3 unit mobil senilai Rp1,8 miliar untuk tiga orang asisten daerah .

Dalam kondisi serba sulit, menurut dia, seharusnya pemkab lebih selektif dalam menggunakan anggaran.

Ia lantas mempertanyakan kenapa tidak untuk membantu permodalan bagi pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bantuan tunai untuk warga tidak mampu, atau membangun jalan kabupaten yang saat ini rusak berat.

Menurut dia, bantuan langsung dari pemerintah sangat dibutuhkan warga yang kesulitan penuhi kebutuhan ekonomi selama pandemi, ditambah lagi tingkat pengangguran tinggi. Dengan demikian, dana sebesar itu sebaiknya untuk pengembangan usaha di berbagai bidang dan lapisan masyarakat.

"Kami minta agar rencana membeli kendaraan tersebut ditunda, kemudian anggarannya dialihkan untuk kepentingan yang dapat dirasakan masyarakat banyak. Namun, peralihannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak asal pindah peruntukan," katanya.

Bupati Cianjur Herman Suherman membenarkan rencana pembelian mobil baru jenis SUV 4 x 2 yang akan dipakai tiga orang asda untuk kendaraan operasional karena selama ini belum mendapat pergantian dan masih menggunakan kendaraan lama dari pejabat sebelumnya.

Baca Juga: Survei: Elektabilitas Ganjar Pranowo Terus Naik Dekati Prabowo Subianto, Anies Baswedan Posisi Ketiga

"Mobilitas asda sekarang cukup tinggi, memantau kinerja masing-masing dinas, sehingga perlu ditunjang dengan kendaraan operasional yang layak. Kendaraan dinas digunakan untuk jangka panjang, bukan untuk dipakai dalam waktu sebentar," katanya.

Rencana pengadaan mobil dinas jenis SUV itu tertera dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP). Tertera di dalamnya nama paket pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk satuan kerja sekretariat daerah.

Pagu pengadaan kendaraan tersebut bernilai Rp1,8 miliar untuk 3 unit SUV 4 x 2, sedangkan jadwal pemilihan penyedia pada bulan Januari 2022, kemudian jadwal pelaksanaan kontrak antara Januari dan Maret 2022.

Untuk pemanfaatan barang dan jasa, tertulis mulai Maret hingga Desember 2022.