Mohammad Idris Minta Depok Masuk Jakarta Raya, Politisi PKB: Ini Bukan Pernyataan Mewakili Masyarakat Depok

SuaraBogor.id - Keinginan Wali Kota Depok Mohammad Idris agar Kota Depok masuk Jakarta Raya mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, salah satunya dari anggota DPRD Depok, Babai Suhaimi.

Untuk diketahui, Wali Kota Depok menginginkan Depok masuk Provinsi Jakarta Raya menuai pro kontra di kalangan masyarakat dan pejabat.

Babai Suhaimi menilai, bahwa pernyataan yang dilontarkan Mohammad Idris sama sekali tidak mendasar.

“Itu bukan pernyataan mewakili masyarakat Depok, pernyataan itu lebih kepada pernyataan pribadi dan bukan kapasitas wali kota untuk berkata seperti itu,” kata politisi PKB, mengutip dari DepokToday.hops.id -jaringan Suara.com, Senin (18/7/2022).

Babai berpendapat, jika itu memang diartikan sebagai pernyataan mewakili masyarakat Depok atau kapasitasnya sebagai Wali Kota Depok.

Baca Juga: Disebut Lakukan Pungutan Seragam Sekolah, Ini Kata Pihak SMP N 1 Depok

"Pertama, tidak ada kewenangan beliau sebagai wali kota untuk membuat pernyataan seperti itu. Atas perintah siapa?" tanya Babai.

"Tugas beliau sebagai wali kota adalah bagaimana membenahi Kota Depok, bukan bagaimana memindahkan Kota Depok dari Jawa Barat ke DKI, nggak ada amanah itu," sambungnya.

Kemudian yang kedua, lanjut Babai, jika Mohammad Idris berkata seperti itu, maka hal tersebut lebih ke pernyataan pribadi, tidak mewakili masyarakat Depok.

"Masyarakat tidak pernah membicarakan atau terbesit pemikiran untuk berpisah dengan Jawa Barat lalu gabung dengan DKI," tuturnya.

Menurut Babai, ketika ide atau usulan tersebut hanya akan merugikan sistem yang sudah terbangun di Kota Depok.

Baca Juga: Beri Efek Jera Pengendara yang Parkir Sembarangan, Dishub Depok Gembok Puluhan Mobil

"Karena ketika kita gabung sama DKI banyak ruginya, tidak lagi memiliki hak otonom, yang sesungguhnya ini harus disyukuri oleh beliau (Idris). Beliau jadi wali kota karena berkat Depok, setaraf dengan tingkat dua," katanya.

"Beliau (Mohammad Idris) jadi Wali Kota Depok kan karena Depok bagian dari Jawa Barat. Kalau Depok bagian dari DKI belum tentu dia jadi wali kota," timpalnya lagi.

Selanjutnya yang ketiga, kata Babai, atas dasar apa Depok harus bergabung dengan DKI? Sebab, menurut politisi PKB itu, yang lebih dekat dengan DKI Jakarta saja, seperti Tanggerang, yang memiliki bandara malah memilih ke Banten.

"Kota Bekasi juga yang lebih dekat dari sisi infrastruktur tetap gabung ke Jawa Barat. Masa Depok yang mohon maaf ya, Selanjutnya yang ketiga, kata Babai, atas dasar apa Depok harus bergabung dengan DKI? Sebab, menurut politisi PKB itu, yang lebih dekat dengan DKI Jakarta saja, seperti Tanggerang, yang memiliki bandara malah memilih ke Banten," jelasnya.

"Kota Bekasi juga yang lebih dekat dari sisi infrastruktur tetap gabung ke Jawa Barat. Masa Depok yang mohon maaf ya, infrastrukturnya masih jauh panggang dari api dari sisi penataan, Depok mau digabungkan ke Jakarta."

"Bukan malah melontarkan statmen demikian. Banyak hal dari sisi aturan yang akan menjadi benturan, pertama tentu dari sisi sistem pemerintahan. Ketika kita bergabung DKI, DKI itu tidak ada DPRD tingkat dua, adanya DPRD tingkat provinsi. Wali kota pun tidak ada pemilihan, harus ditunjuk gubernur. Nah tidak semudah itu. Regulasinya harus dibuat," jelasnya.

Lebih lanjut Babai berpendapat, ketimbang meminta gabung ke Jakarta, lebih baik Wali Kota Depok saat ini memperbaiki cara berkomunikasi yang baik antar pejabat atau kepala daerah.

"Tidak harus kita masuk DKI, DKI bisa kok memperhatikan Kota Depok jika memang komunikasinya baik dilakukan. Pemrintah DKI care kok sejak zaman dahulu, baik sejak zaman Pak Sutiyoso, dimana Depok baru terbangun ketika wali kotanya saat itu Pak Badrul Kamal," ujarnya.