Meski Ditetapkan Jadi Tersangka, Mantan Ketua KPU Depok Titik Nurhayati Belum Ditahan, Ini Penjelasannya

SuaraBogor.id - Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, dugaan kasus korupsi dana sosialisasi Pilkada 2015, Mantan Ketua KPU Depok, Titik Nurhayati belum juga ditahan.

Kasi Pidsus Kejari Depok, Mochtar Arifin mengatakan, saat ini berkas pelimpahan tahap dua terhadap Titik yang saat ini menjabat sebagai salah satu anggota KPU Jawa Barat.

“Bahwa benar hari ini kita melakukan tahap dua penelitian tersangka dan barang bukti atas inisial TN (42 tahun), mantan Ketua KPUD Depok Tahun 2015,” katanya, mengutip dari DepokToday.hops.id -jaringan Suara.com, Selasa (26/7/2022).

Atas perkara itu, Titik disangkakan pasal primer yakni Pasal 2 Ayat 12 subsider Pasal 3.

Namun karena dianggap kooperatif, Titik pun belum ditahan oleh pihak kejaksaan.

“Untuk saat ini karena berbagai pertimbangan, salah satunya terkait persiapan pemilihan, mengingat tersangka ini salah satu anggota KPUD Jabar maka permintaan untuk tidak dilakukan penahan ditingkat kejaksaan diterima oleh kejaksaan,” kata Arifin.

Selain itu, menurut dia, tersangka Titik Nurhayati juga kooperatif dan siap untuk mengikuti persidangan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa atas perkara itu, Titik disangkakan pasal primer yakni Pasal 2 Ayat 12 subsider Pasal 3.

Arifin membeberkan, kasus ini berawal ketika KPUD Depok mendapat dana hibah pada Tahun 2015 dengan total anggaran Rp 44,9 miliar.

Baca Juga: IYCN Klaim KPK Respon Aduan Dugaan Gratifikasi Suharso

Titik dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang ketika menjabat sebagai Ketua KPUD Depok pada Tahun 2015 bersama saksi Fajri Asrigita Fadillah.

Seperti diketahui, Fajri sendiri ini telah diputus berkekuatan hukum tetap, terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye berupa pekerjaan debat terbuka pasangan calon dalam iklan media massa cetak dan elektronik pada Tahun 2015.

“Ini mengakibatkan kerugian negara berdasarkan audit BPK Rp 817 juta lebih,” jelasnya.

Adapun modus operandi yang dilakukan Titik Nurhayati adalah melakukan konspirasi bersama saksi (Fajri) yang telah diputus berkekuatan hukum tetap dengan cara mengubah metode lelang, menjadi penunjukan langsung.

“Selanjutnya menyusul nilai HPS dengan cara menyalin angka-angka saja, tanpa melakukan survei dan komunikasi kepada pihak televisi, radio dan media cetak dalam mencari harga pasar,” tutur Arifin.

“Sehingga hal itu mengakibatkan kerugian keuangan negara,” sambungnya.