SuaraBogor.id - Sejumlah warga mengeluhkan kualitas beras dalam paket Program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT yang dinnilai tak layak konsumsi da kekuning-kuningan.
Kualitas beras dalam paket BPNT itu dikeluhkan oleh warga di Desa Cikarang, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi. Paket itu disalurkan pada Jumat (19/8/2022) lalu.
Paket BPNT senilai Rp 200 ribu per bulan itu disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM pada Jumat lalu di E- Warong Desa Cikarang. Selain warnanya yang kekuning-kuningan, warga menganggap beras yang dibagikan tersebut juga tidak sesuai takaran seperti biasanya.
"Warnanya kuning dan beratnya ada yang 7 hingga 8 kilogram. Biasanya KPM menerima 10 kilogram," kata warga Desa Cikarang, AR (35 tahun ), Senin (22/8/2022).
Baca Juga: Penampakan Beras Berwarna Kuning dan Tak Layak Konsumsi yang Dibagikan untuk Warga Sukabumi
"Yang dipermasalahkan adalah berasnya. Komoditas lain seperti buah, sayur, dan lauk pauk tidak ada masalah," imbuh dia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada 333 KPM di Desa Cikarang yang menerima paket BPNT senilai Rp 200 ribu yang isinya beras 10 kilogram; 1 kilogram waluh; 1,1/4 kilogram ikan tuna; 1,1/4 daging ayam; 1 kilogram kentang; 1,1/4 kilogram jagung; 1 kilogram apel; dan 1,5 kilogram apel.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK Cidolog Dede Ernawati mengatakan ada kesalahan pengambilan beras dari gudang distributor.
Dede menyebut ada 11 kantong beras yang sudah dipisahkan di gudang distributor karena tidak layak konsumsi, namun terbawa ke E-Warong.
Menurut Dede, saat penyaluran BPNT pada Jumat, 19 Agustus 2022, pemilik E- Warong tidak sempat mengecek beras, sehingga satu kantong tersalurkan kepada KPM bernama Jenal Alviansah.
"Dari 11 kantong tersebut, baru sempat dikasihkan satu kantong ke KPM," kata Dede.
Menerima beras yang kekuning-kuningan, KPM tersebut komplain. Sehingga pada Sabtu, 20 Agustus 2022, kata Dede, beras itu diganti dengan yang layak seberat 10 kilogram. Dede mengatakan hanya satu KPM yang komplain dan sudah diganti dengan barang BPNT yang sesuai dan layak.
"Pada Minggu, 21 Agustus 2022, diadakan musyawarah di Polsek Sagaranten untuk penyelesaian dan kesepakatan antara KPM dan E- Warong dengan membuat surat pernyataan. Isinya menyatakan barang tersebut telah diganti dengan barang yang layak konsumsi sesuai SOP," ujar Dede.
Sekadar informasi, Kecamatan Cidolog saat ini masuk ke wilayah hukum Polsek Sagaranten.
Berita Terkait
-
Tragis! Niat Sembunyi karena Bolos Pengajian Rutin, 4 Santri di Sukabumi Tewas Tertimpa Tanggul Longsor
-
Menko Zulhas Jamin Beras Nggak Langka Hingga Awal Tahun 2025
-
Lumbung Pangan Group Luncurkan Beras Premium dari Hasil Petani Lokal
-
Kunjungan Perdana Menko Pangan di Gudang Bulog: Pastikan Stok Beras Aman dan Ingin Wujudkan Swasembada Pangan
-
Cek Gudang Bulog, Zulhas Pastikan Harga Beras Stabil hingga Akhir Tahun
Terpopuler
- Tersandung Skandal Wanita Simpanan Vanessa Nabila, Ahmad Luthfi Kenang Wasiat Mendiang Istri
- Gibran Tinjau Makan Gratis di SMAN 70, Dokter Tifa Sebut Salah Sasaran : Itu Anak Orang Elit
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- Dibongkar Ahmad Sahroni, Ini Deretan 'Dosa' Ivan Sugianto sampai Rekening Diblokir PPATK
- Pernampakan Mobil Mewah Milik Ahmad Luthfi yang Dikendarai Vanessa Nabila, Pajaknya Tak Dibayar?
Pilihan
-
Patut Dicontoh! Ini Respon Eliano Reijnders Usai Kembali Terdepak dari Timnas Indonesia
-
Ada Korban Jiwa dari Konflik Tambang di Paser, JATAM Kaltim: Merusak Kehidupan!
-
Pemerintah Nekat Naikkan Pajak saat Gelombang PHK Masih Menggila
-
Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Pantau Interaksi Basri Rase dengan ASN
-
Kuasa Hukum Tuding Kejanggalan, Kasus Cek Kosong Hasanuddin Mas'ud Dibawa ke Tingkat Nasional
Terkini
-
Pemkab Bogor Jadi Panggung Kejurnas Kungfu Tradisional, Lahirkan Juara Masa Depan!
-
Pemkab Bogor Borong Penghargaan di Hari Pangan Sedunia
-
Program Samisade Dijadikan Alat Politik, Pemkab Bogor Tegas Lakukan Hal Ini
-
Profesor Luluk: Wisata Pekarangan Atang, Potensi Baru Ekonomi Indonesia
-
Reformasi Birokrasi di Bogor, Atang-Annida Dorong ASN Profesional