Dinilai Bikin Beban Hidup Rakyat Makin Berat, PKS Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga Pertalite dan Solar

SuaraBogor.id - Kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil dinilai tak tepat oleh sejumlah pihak.

Mulai dari buruh, pelaku bisnis transportasi hingga mahasiswa mendesak Pemerintah Pusat untuk membatalkan kenaikan harga BBM, terutama pertalite dan Solar.

Di Jawa Barat, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setempat meminta kebijakan kenaikan harga BBM dibatalkan.

“Mendengar kabar kenaikan harga BBM bersubsidi pada 3 September kemarin sungguh sangat mengecewakan bagi kami Partai Keadilan Sejahtera,” kata Haru di Kota Bandung, Senin (5/9/2022).

Baca Juga: Pengamat: Antisipasi Kenaikan Harga BBM Pertamina Pakai Kendaraan dengan Energi Terbarukan

“Di tengah himpitan masyarakat yang sangat berat akibat pandemi Covid-19 kemarin dan sampai sekarang belum pulih, masyarakat kembali ditekan dengan kenaikan harga BBM berasubsidi, ini sangat tidak masuk akal, kasihan masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah kata dia, lebih baik menghentikan sementara sejumlah pembangunan infrastruktur yang terkesan tidak banyak memberikan banyak manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan menaikan harga BBM bersubsidi.

“Ternyata pemerintah lebih memprioritaskan untuk terus membangun infrastruktur megaproyek yang tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Padahal, sambung Haru, Inflasi harga kebutuhan pokok masyarakat sebelum adanya kenaikan harga BBM bersubsidi sudah menembus 10 persen. Lantas apa jadinya jika kenaikan harga BBM bersubsidi ini terus dijalankan.

“Sebelum ada kenaikan saja sudah berada lebih dari 10 persen angka inflasi kebutuhan pokok, apa jadinya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini, inflasi akan jauh lebih tidak terkendali,” tuturnya.

Baca Juga: Catat! Ini Tiga Bantuan Pemerintah Usai Harga Pertalite Dan Solar Subsidi Naik Mendadak

“Jadi saya sarankan kenaikan harga BBM ini dibatalkan, ini cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk sekedar membantu meringankan beban masyarakat pascapandemi ini bukan justru semakin di bebani dengan kondisi saat ini,” tandasnya.