SuaraBogor.id - Ramai diperbincangkan soal kasus kebocoran data di Indonesia. Bahkan hingga kini masyarakat masih menunggu pertanggung jawaban atas data yang telah tersebar tersebut.
Sementara, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan lembaga-lembaga terkenal terus mencari kambing hitam dan enggan untuk disalahkan atas kebocoran data sim Card itu.
Perlu diketahui, bila masyarakat wajib mendaftarkan SIM card bagi penggunanya. Seperti yang dijelaskan oleh pria dalam video viral yang diunggah akun TikTok @xeronav.
"Warga Indonesia cuma ada 270 juta penduduk tapi kenapa data yang bocor bisa sampai 1,3 Miliar ? Jadi gini temen-temen, kalian gak bisa mengartikan satu orang itu hanya punya satu data, satu orang tu bisa punya berbagai data," ucap pria tersebut dalam video yang viral di TikTok itu.
Baca Juga: Emak-emak Pencuri Jepit Rambut Melongo Saat Tahu Direkam Penjual, Bikin Netizen Ngakak
"Kalau misalnya kita lihat dari data kebocoran SIM card kemarin itukan ada 1,3 Milyar data dan kolomnya itu kalau gak salah ada 4, jadi kita bagi aja 1,3 Milyar data dibagi 4 berarti ada sekitar 325 juta data SIM card yang bocor," imbuhnya.
Diketahui bila satu data seseorang memang bisa memiliki 1 hingga 3 SIM card. Pria tersebut juga seolah memberikan sindiran kepada pemerintah lantaran Kominfo lah yang megang data registrasi SIM card di Indonesia.
"Nah dari permasalah ini ada yang menarik, siapa yang salah dalam kejadian ini ? Kalau misalnya kita lihat dari kebocoran dana yang kemarin ya temen-temen ya, itu berbagai operator pada bocor semua gak cuma satu operator aja jadi kayaknya agak sulit untuk menyalahkan satu operator ataupun seluruh operator di Indonesia," tuturnya.
"Kita harus inget-inget siapa yang megang data registrasi SIM card di Indonesia. Kalau boleh ngingetin dulu sih ada lembaga yang mewajibkan warga negara Indonesia yang mau punya SIM card itu harus registrasi, siapa lagi kalau bukan Kominfo," sambung pria tersebut.
Ia bahkan juga mengatakan bila Kominfo terkesan mengelak dan lempar tangan terkait tanggung jawab dari kebocoran data ini.
"Yang pasti ya temen-temen kalau misalnya ada lembaga negara kita, ada orang-orang pemerintahan minta data kita, kan kita ngasih data juga berdasarkan kepercayaan kita kepada mereka supaya dijaga baik-baik, eh nyatanya pas pengimplementasiannya pengolah data ini malah bocor yang rugi kita. Udah gitu pas bocor juga kalau gak salah datanya kemarin dipakai buat pemilu gitu kan," kata pria tersebut.
Berita Terkait
-
Satpam Bekuk Pria Nyamar Jadi Perempuan di Masjid NTB: Ngaku Dapat Bisikan Gaib
-
Viral Belanja Jutaan di PIM Pakai M-Banking Palsu, Cewek Hijab 'Pengedit Andal' Dicokok di Hotel OYO
-
Profil UD Sentoso Seal, Distributor Oli yang Tahan Ijazah dan Potong Gaji Karyawan Jika Salat Jumat
-
Jualan Bakso dengan Gerobak? Sorry, di Kalimantan Sudah Pakai Avanza!
-
Pasien Speak Up tentang Kelakuan Oknum Dokter Nambah Lagi, Kali ini Terjadi di Malang
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Jay Idzes Ditunjuk Jadi Kapten ASEAN All Star vs Manchester United!
- Kejutan! Justin Hubner Masuk Daftar Susunan Pemain dan Starter Lawan Manchester United
- Sosok Pria di Ranjang Kamar Lisa Mariana Saat Hamil 2021 Disorot: Ayah Kandung Anak?
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
Pilihan
-
LAGA SERU! Link Live Streaming Manchester United vs Lyon dan Prediksi Susunan Pemain
-
BREAKING NEWS! Indonesia Tuan Rumah Piala AFF U-23 2025
-
Aksi Kamisan di Semarang: Tuntut Peristiwa Kekerasan terhadap Jurnalis, Pecat Oknum Aparat!
-
Belum Lama Direvitalisasi, Alun-alun Selatan Keraton Solo Dipakai Buat Pasar Malam
-
IHSG Susah Gerak, Warga RI Tahan Belanja, Analis: Saya Khawatir!
Terkini
-
Berkah Malam Jumat, 9 Amalan Dahsyat Raih Pahala Berlipat
-
Kronologi Tabrakan Beruntun di Cianjur: Elf Oleng Hantam 5 Kendaraan
-
Jangan Sampai Ketinggalan! Alfamart Tebar Promo Gila-gilaan di Weekdays
-
PKK Bogor Era Eva Marthiana: Fokus Ketahanan Pangan, Kesehatan dan Pendidikan Keluarga
-
Pesan Menohok Bupati Bogor untuk 3.676 ASN dan PPPK Baru: Jaga Marwah, Haramkan KKN!