Sekda Bogor Evaluasi Menyeluruh Puskesmas, Kapus Cisarua Bakal Di Rolling?

SuaraBogor.id - Pemkab Bogor mengambil langkah tegas menanggapi gelombang keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan, khususnya Puskesmas Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa atas instruksi Bupati, pihaknya kini tengah melakukan evaluasi total terhadap seluruh Puskesmas di wilayah Bogor.

Ajat menjelaskan bahwa Bupati Bogor memiliki perhatian yang sangat tinggi (concern) terhadap urusan kesehatan. Masalah Puskesmas Cisarua menjadi pintu masuk bagi Pemkab untuk membenahi sistem secara makro.

“Bukan hanya dari sisi fisik, beliau (Bupati) sangat keras kepada kami mengingatkan untuk peduli dengan pelayanan. Kalau ada Pustu (Puskesmas Pembantu) yang rusak atau Puskesmas yang layanannya buruk, beliau langsung atensi. Jadi, saat ini kami sedang mengevaluasi seluruh Puskesmas, bukan hanya Cisarua,” ujar Ajat Rochmat Jatnika kepada wartawan, Senin (25/5/2026).

Salah satu poin krusial yang disoroti publik adalah masa jabatan Kepala Puskesmas (Kapus) yang dinilai terlalu lama di satu tempat, sehingga memicu kejenuhan dan penurunan kualitas layanan (birokrasi raja kecil).

Ajat mengungkapkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah melakukan pembahasan serius mengenai pola karier para pejabat di sektor kesehatan.

“Idealnya, dari sisi pola karier, setidaknya setiap dua tahun dilakukan rolling (rotasi). Tujuannya agar mereka lebih luas mengenal dinas, tupoksi, dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Itu kondisi ideal yang ingin kita ciptakan,” jelasnya.

Sekda tidak menampik fakta adanya kendala dalam merotasi pejabat, salah satunya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di lokasi tertentu. Hal ini seringkali memaksa seorang Kepala Puskesmas menjabat melebihi batas waktu ideal.

Namun, menanggapi isu bahwa Kapus Cisarua yang sudah terlalu lama menjabat menjadi penyebab layanan tidak maksimal, Ajat memberikan sinyal adanya penyegaran dalam waktu dekat.

Baca Juga: Motif Pembunuhan Wanita di Sholis Bogor, Pelaku Sakit Hati Dihina Yatim Piatu

“Ya, itu sedang kita evaluasi. Bukan hanya di situ, karena faktanya mulai dari 'ujung sampai ujung' banyak Kapus yang sudah lama menjabat. Ini yang sedang kita bahas untuk dilakukan langkah pembinaan yang lebih serius,” tambah Ajat.

Langkah Pemkab Bogor melakukan evaluasi lintas sektor ini menunjukkan komitmen Authoritativeness (Otoritas) dalam menjaga standar pelayanan publik. Dengan melibatkan BKPSDM, diharapkan terjadi reformasi birokrasi di tingkat faskes primer.

“Segala saran, masukan, dan keluhan masyarakat menjadi bahan pertimbangan utama kami. Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran kesehatan berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat saat berobat,” pungkas Sekda.